Ekologi Kesehatan: Manusia itu sistem alam yang memiliki homeostasis. Manusia bisa sehat tanpa sakit tanpa obat. Kok nggak mau??????????????? Ayolah, kita coba..... Tapi ada syaratnya dong.......
Jajak Pendapat
Setujukah anda menyumbang dana untuk menyelamatkan hutan?
Shout Box

Dikirim oleh: Dani,
tanggal : 14 Juni 2015
pukul: 07:25:45

Kapan bukunya terbit? Itu lho yang Ekologo Kesehatan


Dikirim oleh: Mhsw Prof. Djoko,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:42:49

tanggal 05 Mei 2015 pukul 20 50 55 Selamat atas gelar Doktor di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih Dr.Herman Harijanto


Dikirim oleh: Staf Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:19:50

Selamat menjadi Doktor Program S3 Ilmu Kehutanan dibawah bimbingan Prof Djoko Marsono Dr Ambar Kusumandari Dr Tri Mulyaningsih Dr Natalsen Basna Dr Iman Suromenggolo dan Dr Soewarno HB


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 08 Mei 2015
pukul: 06:05:01

Selamat atas wisuda program S3 Doktor Ilmu Lingkungan UGM bimbingan Prof Djoko Marsono: Dr Dewi Rahyuni, Dr Nasirudin, dan Dr Sosilowati


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 05 Mei 2015
pukul: 20:50:55

Selamat atas wisuda Doktor Di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd: Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih


Dikirim oleh: Darman,
tanggal : 17 Oktober 2009
pukul: 03:25:01

Hai Teman-2 MKSDAL marilah kita mulai dari diri kita untuk memulai pola hidup sesuai dengan kaidah alam, agar jiwa dan lingkungan kita tetap sehat, dan alam tidak murka



Ditulis oleh: Djoko Marsono, tanggal Publikasi: 27 Mei 2015 / 04:36 WIB

TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

Gagasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) telah dilontarkan sejak dua tahun yang lalu. Banyak tanggapan dari para stakeholder baik dari para pakar, pejabat bidang terkait, Perguruan Tinggi, wakil rakyat, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun beberapa lembaga yang mengatas namakan kelompok masyarakat tertentu.

Jika dicermati dari sejumlah tanggapan tersebut, banyak yang memang menguasai masalah bidang ini, sehingga dapat digunakan sebagai masukan yang baik untuk para penentu kebijakan, namun demikian, tidak sedikit tanggapan yang tidak didasari informasi yang cukup terhadap masalah yang dihadapi ini. Oleh karena itu, tidak mustahil apabila dalam pelontaran ide Taman Nasional Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu menjadi agak kurang lancar perjalanannya. Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyegarkan kembali gagasan tersebut kepada para penentu kebijakan, sekaligus merupakan kontribusi pemikiran bagi seluruh pihak yang terkait, menyongsong adanya Sarasehan Taman Nasional Gunung Merapi di Kepatihan Yogyakarta.
Sebelum melangkah pada gagasan penetapan kawasan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi, seluruh pihak terkait mestinya berangkat dari pengertian bersama yaitu kawasan yang ditetapkan menjadi TNGM adalah kawasan hutan negara. Kawasan ini sesuai dengan perundangan yang berlaku sekarang ini menjadi wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY seluas 1.791 ha dan Kawasan yang dikelola Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah seluas 6.961 ha. Menurut UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara dan kewenangan pengaturan ada pada pemerintah. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik diwajibkan menghormati Undang-undang dan menghormati kewenangan pemerintah cq Menteri Kehutanan untuk mengatur dan mengurusnya. Dengan demikian masing-masing pihak mestinya dengan lapang dada menempatkan diri sesuai dengan posisinya dan mencoba menahan diri terhadap reaksi yang tidak langsung terkait dengan masalah ini. Dalam kaitan dengan perubahan fungsi beberapa kawasan hutan menjadi Taman Nasional Gunung Merapi dapat diibaratkan sebagai seseorang yang sesuai kepentingannya berganti baju di rumahnya sendiri.
Tidak seluruh kawasan baik yang berhutan maupun yang tidak berhutan dapat ditunjuk menjadi taman nasional, mengingat kriteria yang cukup berat sesuai dengan ketetapan badan dunia yang bernama IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources). Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali harus mengikuti ketentuan dunia ini dengan kesadaran penuh, agar tidak terisolir dari percaturan dunia internasional. Sementara itu di pihak lain, ketentuan taman nasional ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di dalam negeri seperti UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 5 tahun 1990 tentang Keaneka ragaman alam hayati dan ekosistemnya, dan UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah seperti KTT Bumi di Rio de Janeiro yang menghasilkan Convention on Biodiversity, Convention on Climate Change, and Forest Principles.
Landasan lain yang mestinya digunakan seluruh stakeholder dalam pembicaraan tentang taman nasional adalah basis konservasi, dengan pemahaman bersama tentang pilar-pilarnya yaitu perlindungan penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan yang lestari. Apabila pilar-pilar ini digunakan dan ditambah dengan paradima baru dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu community based management dan public accountability, rasa-rasanya tidak ada yang dirugikan dalam pengelolaan sumber daya alam ini, bahkan dalam mulai sekarang dan lebih-lebih dalam jangka panjang akan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia. Kalau ini diyakini benar, pemberian dukungan bagi konservasi dalam bentuk apapun bukan saja memberikan manfaat bagi masyarakat di dunia, tetapi berarti juga Insya Alloh akan mendapatkan pahala karena memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagai contoh dengan melakukan salah satu aspek konservasi yaitu mempertahankan sumber plasma nutfah, dan pada saatnya nanti dapat digunakan untuk obat bagi beberapa penyakit yang belum ada obatnya sekarang ini. Ini baru merupakan salah satu wujud kemaslahatan bagi umat manusia.
Pemahaman konservasi bagi sebagian besar masyarakat dan bahkan umat manusia memang tidak mudah. Banyak potensi konflik yang setiap saat bisa muncul bila landasan konservasi ini tidak diyakini kebenarannya. Sebagai contoh banyak peluang konflik kepentingan antara generasi sekarang dengan generasi penerus. Sering penggunaan kawasan untuk ditetapkan menjadi kawasan konservasi harus berhadapan dengan kepentingan masyarakat saat ini. Oleh karena itu seluruh stakeholder dituntut bertindak arif dan terus menerus mencari alternatif solusi agar potensi konflik ini dapat diminimalisir. Ini berarti seluruh insan konservasi dituntut terus belajar mengembangkan diri sesuai dengan permasalahan setempat. Jangan sampai pengurusan konservasi hanya terjebak pada lingkaran administratif birokrasi, tetapi benar-benar mewujudkan peran pilar-pilar konservasi tadi menjadi kenyataan. Disinilah mestinya peran masyarakat untuk menilai kinerja insan konservasi. Kembali pada gagasan Taman Nasional Gunung Merapi, dari sudut apapun peluang itu ada, tetapi tantangan ke depan pengelola Taman Nasional dituntut bukan saja terjebak pada rutinitas saja tetapi selalu siap untuk merealisasi tujuan mulia tadi. Kalau begitu ya terserahlah.

Yogyakarta, 8 September 2003
Prof Dr Ir Djoko Marsono, Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan YLH Yogyakarta


Komentar Pengunjung

Pengunjung :
Email :
Komentar :

Belum ada komentar!