Ekologi Kesehatan: Manusia itu sistem alam yang memiliki homeostasis. Manusia bisa sehat tanpa sakit tanpa obat.     Kok nggak mau???????????????        Ayolah, kita coba..... Tapi ada syaratnya dong.......
Jajak Pendapat
Setujukah anda menyumbang dana untuk menyelamatkan hutan?
Shout Box

Dikirim oleh: Dani,
tanggal : 14 Juni 2015
pukul: 07:25:45

Kapan bukunya terbit? Itu lho yang Ekologo Kesehatan


Dikirim oleh: Mhsw Prof. Djoko,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:42:49

tanggal 05 Mei 2015 pukul 20 50 55 Selamat atas gelar Doktor di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih Dr.Herman Harijanto


Dikirim oleh: Staf Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:19:50

Selamat menjadi Doktor Program S3 Ilmu Kehutanan dibawah bimbingan Prof Djoko Marsono Dr Ambar Kusumandari Dr Tri Mulyaningsih Dr Natalsen Basna Dr Iman Suromenggolo dan Dr Soewarno HB


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 08 Mei 2015
pukul: 06:05:01

Selamat atas wisuda program S3 Doktor Ilmu Lingkungan UGM bimbingan Prof Djoko Marsono: Dr Dewi Rahyuni, Dr Nasirudin, dan Dr Sosilowati


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 05 Mei 2015
pukul: 20:50:55

Selamat atas wisuda Doktor Di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd: Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih


Dikirim oleh: Darman,
tanggal : 17 Oktober 2009
pukul: 03:25:01

Hai Teman-2 MKSDAL marilah kita mulai dari diri kita untuk memulai pola hidup sesuai dengan kaidah alam, agar jiwa dan lingkungan kita tetap sehat, dan alam tidak murka



Ditulis oleh: Djoko Marsono, tanggal Publikasi: 27 Mei 2015 / 04:32 WIB

CERITA DIBALIK LAYAR (Pembentukan TN Merapi)

Bagian Proses Pembentukan TN Gunung Merapi

 

Oleh: Djoko Marsono

CERITA DIBALIK LAYAR

 Bagian Proses Pembentukan TN Gunung Merapi

 

Oleh: Djoko Marsono

 

 

Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 134/Menhut-II/2004, tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas ± 6.410 ha, yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi, berarti Taman Nasional Gunung Merapi telah resmi terbentuk. Bagaimanapun sejak tahun itu segala bentuk pertentangan pro dan kontra perlahan mereda. Perdebatan yang sungguh menghabiskan waktu, pikiran, energi dan dana yang tidak sedikit ini bukan saja antara pemerintah dan non pemerintah tetapi melibatkan seluruh stake holder terkait baik kalangan Perguruan Tinggi, LSM, Pemerintah Pusat dan Daerah, dan para ahli ataupun yang menganggap dirinya ahli konservasi. Yang menarik disini adalah banyak para cendekiawan yang justru ikut menolak kehadiran Taman Nasional ini. Namun berkat kegigihan pemarakarsa dan niat naik bahkan mulia maka secara berangsur kesepakatan demi kesepakatan mulai bertaut dan genderang perang argumentasi mulai menuju gencatan senjata menuju kesamaan persepsi konservasi sumber daya alam untuk kemaslahatan umat. Sebagian masyarakat dan LSM menganggap bahwa TN Merapi akan memutus hubungan yang sangat tergantung antara masyarakat sekitar dengan gunung Merapi, karena sebagian masyarakat menggunakannya sebagai tempat mencari nafkah. Namun para pihak yang setuju selalu menekankan bahwa TN Merapi adalah upaya konservasi gunung Merapi yang dikelola secara partisipatif, berbasis masyarakat dan dilakukan dengan akuntabilitas publik, sehingga tidak menutup akses masyarakat ke gunung Merapi.

Jika sekarang Taman Nasional Gunung Merapi telah terbentuk, dan dalam prosesnya memerlukan kegigihan dan kerja keras, maka sudah dipastikan ada para tokoh konservasi yang mempersiapkannya. Sejak tahun 2001 dengan dilontarkannya gagasan Taman Nasional Gunung Merapi (dan Merbabu) oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY (Gubernur DIY), maka gagasan tersebut ditindak lanjuti oleh Dishutbun DIY dan BKSDA DIY. Tokoh/aktor yang berperan pada waktu itu adalah:

Ir Sunardi MM, sebagai Kepala Dishutbun DIY

Ir Kuspriyadi Sulistyo, sebagai Kepala BKSDA DIY

Mengingat masalah yang bersifat horizontal (stake holder), dan vertikal (Pemerintah Pusat/ Daerah dan DPR/DPRD sesuai perundangan yang ada), diperlukan konsep-konsep yang terarah dan terukur maka kedua rokoh tersebut menggandeng seorang akademisi yaitu:

            Prof Dr Ir Djoko Marsono, sebagai Guru Besar Konservasi SDA Fak Kehutanan UGM dan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan YLH Yogyakarta. Ketiganya dengan jajarannya masing-masing sesuai dengan tugas yang dibebankan mulai bekerja, ada kalanya bekerja di meja kerjanya masing-masing dan ada kalanya bekerja bersama. Mengingat perkembangan di lapangan banyak pro kontra maka banyak terjadi demo di 4 kabupaten terkait Kabupaten Sleman, Klaten, Temanggung dan Magelang maka oleh pertemuan demi pertemuan Tim Pemrakarsa diputuskan perlu disikapi dengan bijak. Disamping itu banyak dilakukan oleh masyarakat berbagai diskusi, lokakarya atau apapun namanya untuk membahas wacana TN Merapi. Oleh karena itu tahun 2002 diputuskan untuk melakukan sosialisasi dengan berbagai bentuk. Dishutbun menginisiasi sosialisasi ke seluruh Desa/Dusun di Kabupaten Sleman, sementara itu BKSDA mengadakan sosialisasi ke seluruh masyarakat di 3 kabupaten lainnya.

Masalah yang dihadapi kemudian adalah melaksanakan Keputusan Menteri Kehutanan No 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang harus mendapat persetujuan/rekomendasi oleh Pemda Tk II dan I yang terlebih dulu mendapat rekomendasi dari DPRD Tk II dan I. Oleh karena itu Tim BKSDA dan Dishutbun tersebut melaksanakan berbagai pertemuan baik di 4 DPRD maupun Pemda th II  dan 2 DPRD serta Pemda tk I. Ini sungguh pekerjaan yang memerlukan kesabaran, keuletan, ketelatenan, tenaga prima dan semangat pantang menyerah. Perdebatan demi perdebatan, adu konsep dan adu argumentasi tidak bisa dihindari dan nyatanya sulit didapatkan kesepakatan adanya konsep TN Merapi. Bahkan hasil pertemuan antara berbagai pihak baik di daerah maupun pusat akhirnya disepakati untuk membentuk TN terpisah antara Merapi dan Merbabu. Sulitnya kesepakatan ini pula yang akhirnya menarik perhatian DPR RI ikut turun tangan dengan mengundang pihak Pemda Tk I di kedua provinsi ini. Pemda tk I DIY diwakili oleh Wagub DIY dengan diikuti Kadishutbun, Karo Organisasi Pemda Provinsi dan akademisi (sdr Djoko Marsono).

Sampai tahun 2003, kesepakatan/rekomendasi belum diperoleh, dan setengah putus asa sdr Ir Kuspriyadi (Ka BKSDA DIY) mendatangi kantor STTL (kantor sdr Djoko Marsono), untuk berkeluh kesah atau tepatnya curhat. Saat itu sdr Djoko Marsono mengusulkan agar mohon kepada Departemen Kehutanan untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Kehutanan No 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Alasannya adalah: (1) bahwa Taman Nasional jika dikelola dengan tepat merupakan penggunaan lahan yang paling tinggi tingkatannya dilihat dari segi konservasi/lingkungan, (2) Rencana TN Merapi sebenarnya adalah sekedar alih fungsi hutan negara yang semuanya menurut perundangan menjadi kewenangan menteri terkait. Dengan mendasarkan pada prinsip ini mengapa niat baik Pemda untuk melaksanakan konservasi pada tataran yang paling tinggi memerlukan persyaratan yang sangat sulit ibarat masyarakat misalnya mau membayar pajak saja prosedur harus sulit. Rapat memutuskan sdr Djoko Marsono untuk melakukan permohonan itu ke Departemen Kehutanan cq Direktur Jenderal PHKA. Beberapa waktu kemudian beliau (Dirjen) menjawab bahwa masalah itu akan dikirim ke Biro Hukum Departemen Kehutanan. Dan akhirnya Dirjen memberitahu bahwa disetujui perubahan tersebut yaitu keluarnya Keputusan  Menteri Kehutanan No 48/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Dengan keluarnya SK ini maka kebuntuan proses dapat dicairkan dan proses selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses yang dimaksud antara lain pengajuan harus disertai Studi Potensi Gunung Merapi untuk Taman Nasional (Gunung Merapi dilaksanakan oleh Fakultas Kehutanan UGM dan Gunung Merbabu dilaksanakan Puspic Fakultas Geografi UGM). Sementara sosialisasi ke seluruh stake holder ke 4 Kabupaten dipercayakan kepada Pusat Studi Agroekologi UGM. Akhirnya seluruh kerja keras ini membuahkan hasil dan mulai sejarah baru konservasi Indonesia dengan munculnya Taman Nasional Gunung Merapi (dan Gunung Merbabu) dengan adanya Kepmenhut No 134/Menhut-II/2004 untuk TN Merapi dan 135/ Menhut-II/2004 untuk TN Merbabu. Kemudian untuk pengelolaan ke depan Departemen Kehutanan cq BKSDA DIY dan BKSDA Jateng mempercayakan kepada Pusat Studi Agroekologi UGM menyusun Rencana Pengelolaan (RP) kedua Taman Nasional tersebut dengan pelaksana utama Prof Djoko Marsono, Prof Totok Gunawan dan Prof Sahid Susanto.

Akhirnya Wallahu alam, semoga bermanfaat

 

 

 



Komentar Pengunjung

Pengunjung :
Email :
Komentar :

Belum ada komentar!