Ekologi Kesehatan: Manusia itu sistem alam yang memiliki homeostasis. Manusia bisa sehat tanpa sakit tanpa obat.     Kok nggak mau???????????????        Ayolah, kita coba..... Tapi ada syaratnya dong.......
Jajak Pendapat
Setujukah anda menyumbang dana untuk menyelamatkan hutan?
Shout Box

Dikirim oleh: Dani,
tanggal : 14 Juni 2015
pukul: 07:25:45

Kapan bukunya terbit? Itu lho yang Ekologo Kesehatan


Dikirim oleh: Mhsw Prof. Djoko,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:42:49

tanggal 05 Mei 2015 pukul 20 50 55 Selamat atas gelar Doktor di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih Dr.Herman Harijanto


Dikirim oleh: Staf Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:19:50

Selamat menjadi Doktor Program S3 Ilmu Kehutanan dibawah bimbingan Prof Djoko Marsono Dr Ambar Kusumandari Dr Tri Mulyaningsih Dr Natalsen Basna Dr Iman Suromenggolo dan Dr Soewarno HB


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 08 Mei 2015
pukul: 06:05:01

Selamat atas wisuda program S3 Doktor Ilmu Lingkungan UGM bimbingan Prof Djoko Marsono: Dr Dewi Rahyuni, Dr Nasirudin, dan Dr Sosilowati


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 05 Mei 2015
pukul: 20:50:55

Selamat atas wisuda Doktor Di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd: Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih


Dikirim oleh: Darman,
tanggal : 17 Oktober 2009
pukul: 03:25:01

Hai Teman-2 MKSDAL marilah kita mulai dari diri kita untuk memulai pola hidup sesuai dengan kaidah alam, agar jiwa dan lingkungan kita tetap sehat, dan alam tidak murka



Ditulis oleh: Wiratno, tanggal Publikasi: 29 Mei 2015 / 19:09 WIB

MENEMUKAN DAN MENGUJI STRATEGI DAN TEROBOSANPENYELESAIAN PERAMBAHAN DI KAWASAN KONSERVASI

Bahan disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan), Hotel Kemang, UNESCO Jakarta Office, 21 Mei 2015.

Wiratno: adalah Direktur Bina Perhutanan Sosial, Ditjen BPDASPS; pernah menjadi Policy Analyst, Conservation International (2001-2004) untuk Papua dan Siberut; Kepala Balai TN Gunung Leuser (2005-2007); Kepala Balai Besar KSDA NTT (2012-2013);

MENEMUKAN DAN MENGUJI

 STRATEGI DAN TEROBOSANPENYELESAIAN PERAMBAHAN

DI KAWASAN KONSERVASI*)

 

Oleh Wiratno **)

 

[1] Tidak Ada Solusi Tunggal untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan kawasan konservasi. Solusi sangat bervariasi, dinamis, multidimensional, unpredictable, sangat local specific, melampaui berbagai scientific approach. Solusi tidak terbatas persoalan teknis, dan legal formal semata-mata. Solusi seringkali didasarkan pada asumsi, prediksi, atau perkiraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Solusi meleset, dana "terbakar habis", perambahan masih saja ada di lapangan. Di Jakarta, tidak ada Tim Khusus yang ditugasi hanya mengawal penyelesaian perambahan. Semua sibuk dengan "DIPA"nya masing-masing. Luas open area yang diduga kuat sebagai perambahan di kawasan konservasi terrestrial, pada tahun 2014, sudah mencapai besaran ± 2,7 juta Ha atau 12,2% dari total luas kawasan konservasi. Reposisi peran "Pusat" adalah sangat strategis untuk memfasilitasi dialog  lintas UPT (TN dan KSDA) yang telah berhasil atau gagal dalam menyelesaikan persoalan kelola kawasan konservasi. Policy dialog yang berdasarkan fakta-fakta lapangan akan membantu proses saling belajar di antara UPT, sehingga formulasi new policy, atau new direction benar-benar berdasarkan pembelajaran dari lapangan, bukan atas dasar asumsi atau "pendapat" pakar yang seringkali bias teori. Keterlibatan LSM mitra UPT sangat strategis dalam membantu menjelaskan berbagai solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi UPT.

 

[2] Temukan Core Problem_nya. Solusi yang efektif sangat bergantung pada seberapa tepatnya kita menemukan "core problem"nya, bukan sympton atau gejalanya. Hal ini dapat dilakukan analisis sejarah  atautime series approach. FGD dengan staf senior atau bahkan yang sudah pension menggali tacit knowledge mereka. Sehingga dapat digambarkan hubungan dinamis-rumit antara masyarakat dengan kawasan konservasi, masyarakat dengan staf lapangan, masyarakat dengan pemodal, pengumpul, middle man, dan berbagai jaringan ke pasar local, regional, global. Untuk dapat mengidentifikasi dan menetapkan core problem, perlu dibentuk Tim Khusus  yang "bersih" dari "keterlibatan" nya dengan persoalan yang sedang dihadapi. Tim Khusus lebih banyak bekerja secara "intelijen", Tim Operasi Senyap, yang mampu memetakan sisik melik (baca: detil kesalingterhubungan antar pemain, pemodal, kordinator lapangan, pekerja, pem_back up, baik dari kalangan sipil maupun militer, dan sebagainya). Pada umumnya, mekanisme seperti ini jarang dilakukan oleh manajemen. Maka, data dan informasi tentang peta persoalan bisa sama sekali tidak ada atau ada namun dimanipulasi, sehingga operasi bisa salah sasaran dan bahkan menjaid boomerang bagi Tim Penegakan Hukum yang sedang bekerja.

[3]  Fenomena"Fatigue" menghinggapi staf dan seluruh Tim Penegakan Hukum. Kelelahan yang berulang-ulang yang berlangsung bertahun-tahun karena persoalan peramabhan yang tidak pernah selesai. Di banyak kasus di lingkup Asia, konon persoalan perambahan di kawasan konservasi bisa diselesaikan dengan tuntas 10-15 tahun dan bahkan melewati angka 15 tahun. Di Indonesia, waktu 15 tahun bisa terjadi pergantian 5 kepala balainya. Tanpa jaminan keberlanjutan penanganan persoalan perambahan, maka akan terjadi situasi yang saya sebut sebagai "Reinventing the Wheel"; kembali ke titik nol atau bahkan titik minus. Perambahan semakin meluas, staf tidak berani masuk ke lapangan. Kasus Besitang-TNGL menunjukkan fenomena itu. Sudah 15 tahun sejak persoalan pendudukan warga eks pengungsi Aceh (orang jawa) di Besitang, sampai dnegan saat ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Upaya yang penulis lakukan 2005-2007, kandas setelah 4 tahun kemudian tidak ada keberlanjutan penegakan hukum dan penjagaan day-to-day di lapangan (baca Wiratno, dkk., Tersesat di Jalan yang Benar 1000 Hari Mengelola Leuser, UNESCO, 2013).

 

[4] Network Penegak Hukum harus dibangun dan dipelihara komunikasi yang asertif, termasuk di dalamnya adalah rencana operasi bersama, pelaksanaan operasi, tangkap tangan, pengamanan barang bukti, gelar perkara, pengawalan ketika proses persidangan, sampai putusan pengadilan. Jejaring ini harus dikawal dan disediakan pendanaannya untuk mendukung seluruh komunikasi, kerja bareng, dan hal-hal non teknis lainnya. Komunikasi informal sangat penting karena akan mampu mencairkan kebekuan komunikasi yang biasanya sangat legal-formal. Polres dan POLDA misalnya perlu tahu apa implikasi suatu kawasan konservasi ditetapkan sebagai "world heritage", bukan sekedar kawasan konservasi biasa. Hal-hal seperti ini akan menaikkan "nilai" kawasan konservasi tersebut yang dampak dari gagalnya penyelesaian persoalan dapat mendunia dan dibahas dalam Sidang-sidang World Heritage, yang pasti cukup "mempermalukan" Indonesia di forum global. Seperti kondisi TRHS saat ini yang masuk daftar World Heritageyang  terancam (endangered list), sejak Sidang ke 35 World Heritage di Paris, 19-29 Juni 2011.  Penulis sempat menjadi delegasi di Sidang ke 33 World Heritage di Sevilla, Spanyol tahun 2009 dan Sidang ke 34 di Brazilia, Brazil, yang saat itu delegasi Indonesia masih mampu mempertahankan argumentasi agar TRHS tidak dimasukkan ke dalam daftar World Heritage yang terancam tersebut.  Penegakan hukum, penulis yakini, hanya kepada actor intelektualnya saja, mereka yang jadi pemodal, yang biasanya memanfaatkan kelompok masyarakat miskin yang tidak punya pilihan kecuali merambah. Merekalah yang sebaiknya dijadikan target penegakan hukum. Para aktor yang di belakang layar. Kelompok masyarakat miskin harus diposisikan sebagai mitra kunci yang akan turut menjaga kawasan konservasi, dengan  pengaturan bersama bagaimana mereka mendapatkan manfaat dari kerjasama penjagaan kawasan tersebut. 

 

[5] Jaga di Lapanganini "obat lama" yang dilupakan oleh banyak pihak. Yang sekarang dilakukan sekedar "patrol" kawasan. Kalau ketemu tangkap tangan proses hukum, tanpa ada keberlanjutan analisis tentang "motif" dibalik pelanggaran itu. Apa artinya patrol 2-3 hari dan kemabli lagi ke kantor Resort atau ke kantor Seksi? Pak Keleng membuktikan dengan jaga di lapangan (baca: tinggal di pondok restorasi Sei Serdang, selama 3 tahun penuh), hutan yang hancur bisa kembali menghijau dan suara satwa liarpun kembali bergema di sana. PakKeleng bisa sharingapa rahasianya bisa merubah Sei Serdang menjadi hutan kembali. Pak Keleng staf biasa dengan kerja yang luar biasa (minimal di mata saya dan banyak sahabat) yang mengamati proses yang berkembang di Sei Serdang, dan saat ini sedang diupayakan pendekatan yang simpatik di wilayah Pantai Buaya. Sekali lagi P Keleng, bisa membuktikan bahwa pendekatan yang dilakukannya hampir ½ tahun dapat mulai membangun suasana yang kondusif di Pantai Buaya. Ke depan menjaga kawasan konservasi di lapangan harus dilakukan secara bersama dengan berbagai kelompok masyarakat desa di pinggir kawasan kosnervasi tersebut, dengan berbagai bentuk "kompensasi" yang dinegosiasikan dan disepakati bersama.

 

[6] "People Center" adalah cara pandang yang menempatkan  masyarakat, manusia sebagai subyek dalam kepengurusan hutan. Dalam kelola kawasan konservasi. Masyarakat di sekitar kawasan hutan, atau bahkan yang tinggal di dalam hutan, seperti Suku Anak Dalam, masyarakat Mentawai di TN Siberut,  misalnya, mereka bahkan kelompok minoritas yang hidupnya masih sangat bergantung pada hutan, hasil hutan, sistem sungai sebagai alat transportasi utama,  dengan segala kerumitan ekosistem di dalamnya, adalah mitra utama para pengelola hutan, apakah itu HPH, HTI, taman nasional, KSDA, dan banyak pihak lainnya. Mereka harus dilibatkan dalam seluruh proses kelola hutan itu. Hutan bukan hanya kumpulan pohon-pohon sebagaimana scientific forestry mendefisikannya, yang (hanya berorientasi) menghasilkan kayu dan seterusnya, yang digugat oleh banyak pakar. Dapat dibaca dalam buku :"Kembali ke Jalan Lurus, Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktik Kehutanan Indonesia", khususnya hal.661-690, H.Kartodihardjo, Editor, FORCI Development, 2012. Dengan menggunakan pendekatan "people center", maka akan merubah seluruh model perencanaan, yang akan beorientasi pada pelibatan mereka (baca : masyarakat desa-desa di dekat kawasan konservasi) sejak dari awal. Arogansi kekuasaan, seolah-olah Kepala Balai TN/KSDA beserta jajarannya sampai ke tingkat Seksi, dan Kepala Resort adalah "penguasa" kawasan konservasi harus ditinggalkan. Bangun komunikasi asertif dengan masyarakat karena mereka bagian dari solusi kelola kawasan konservasi. Mereka adalah mitra utama pengelola kawasan konservasi.

 

[7] Agenda Bersamaadalah strategi yang mendorong agar persoalan yang timbul di kawasan konservasi dijadikan kepentingan bersama. Pihak pemerintah daerah, baik di kabupaten dan provinsi adalah mitra utama untuk dibangun kesepahaman dan series of dialogues. Logikanya sangat sederhana. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi yang seringkali dianggap lebih sebagai "penganggu" atau "musuh" adalah masyarakat yang secara administratif adalah warga atau penduduk kabupaten tersebut. Maka, tidak ada jalan lain, apabila terjadi berbagai persoalan menyangkut masyarakat, pengelola kawasan konservasi walaupun merupakan UPT dari Pusat, tetap harus duduk bersama. Mantranya adalah "duduk bersama" dengan semua SKPD untuk menggelar, bukan saja persoalan kawasan konservasi tetapi juga harus bisa menawarkan berbagai potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomi masyarakat desa-desa di pinggir hutan tersebut. Masukkan berbagai persoalan dan potensi ke agenda Rakorbangda, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Pengelola kawasan konservasi harusnya "meleburkan" diri ke dalam skema perencanaan pembangunan yang sudah ada, mewarnai, memberikan masukan, sehingga secara bertahap "Agenda Bersama" dapat dibangun, dan solusi akan menemukan momentumnya tanpa harus memunculkan konflik sosial yang tidak perlu. Spirit konservasi adalah mengajak, membujuk, "merayu" agar secara bertahap para pihak menyadari pentingnya menjaga hutan untuk kepentingan jangka panjang mereka sendiri, kebutuhan akan air bersih, air pengairan untuk sawah, udara bersih, keseimbangan hulu-hilir, iklim mikro yang sangat penting untuk keseimbangan siklus panen, tata air, kesuburan tanah pertanian, kebun, fungsinya sebagai habitat berbagai satwa liar, dan lain sebagainya.

 

[8] Dialog Multipihak adalah upaya untuk keluar dari kebuntuan solusi perambahan. Identifikasi problem, dan solusi yang disusun berdasarkan persepsi sepihak oleh Balai (Besar) TN/KSDA tidaklah mencukupi. Banyak hal harus dikonfirmasi ke beberapa pihak, sehingga peta lengkap tentang sejarah perambahan, perubahan peta pemain, trend ke depan, dapat digambarkan secara lengkap berdasarkan data dan informasi yang cukup valid. Dalam kondisi tertentu, dialog bahkan dikembangkan dnegan melibatkan para parambah, tokoh-tokoh di balik layar, dan sebagainya. Namun hal ini hanya bisa dilakukan apabila sudah dapat dibangun suasana yang kondusif dan rasa saling percaya (mutual trust) di antara pengelola dengan para perambah. Pendekatan ini juga hanya bisa dilakukan bila penegakan hukum dihentikan terlebih dulu, mulai pembicaraan dengan semua perambah, jangan ada satupun yang ketinggalan. Biaya untuk proses dialog yang mungkin memerlukan waktu yang lama harus disiapkan dalam DIPA pengelola. Biasanya diperlukan seorang atau beberapa fasilitator yang mengawal proses dan dibangunnya suasana yang kondusif agar mulai tumbuh rasa percaya bahwa persoalan mereka akan diselesaikan dengan cara-cara yang baik, yang tidak melukai perasaan, dan menghargai mereka sebagai "manusia", bukan sekedar dicap sebagai "perambah" sebagai kelompok pelanggar hukum. Mereka perlu diposisikan sebagai manusia yang bisa diajak berunding. Kesepakatan-kesepakatan tertulis tentang tahapan solusi harus difahami dan ditaati secara bersama. Menjadi modal untuk melakukan langkah-langkah konkrit ke depan, secara bersama-sama, dan tidak ada satu pihakpun yang berkhianat. Pada tahap ini diperlukan kelonggaran, keterbukaan hati semua pihak, membangun komunikasi asertif dan kesefahaman tentang solusi yang baik dan damai. Tidak terjebak pada pendekatan legal formal dan penegakan hukum yang terbukti tidak pernah memberikan solusi tuntas terhadap core problemnya. Kelola kawasan konservasi masuk wilayah-wilayah yang lebih luas terkait isu-isu pembangunan pedesaan dalam arti luas, seperti persoalan keterpencilan, minimnya infrastruktur dasar pedesaan, kemiskinan, keberpihakan, kemanusiaan, hak azasi manusia, dan bukan hanya berputar-putar pada isu-isu keragaman hayati, perlindungan satwa, habitat, dan lain sebagainya. 

 

[9] Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam kelola kawasan konservasi. Apapun kondisi birokrasi dan leadership di suatu kabupaten, membangun komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah adalah menjadi kewajiban pengelola kawasan konservasi. Mereka harus proaktif datang dan beranjangsana, duduk bersama, dan bahkan aktif mengikuti "irama kerja" pemerintah daerah. Menyampaikan persoalan-persoalan kelola kawasan konservasi di depan SKPD dan DPRD suatu kabupaten  adalah langkah awal yang sangat simpatik. Mendengarkan pendapat mereka, dan mengintegrasikan sebagian dari perencanaan kelola kawasan dengan rencana kegiatan di SKPD adalah sangat penting agar ada kebersamaan langkah dalam menyelesaikan berbagai persoalan atau dalam mengembangkan banyak potensi kawasan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa-desa di tinggir kawasan konservasi tersebut. Termasuk dalam program kerjasama ini adalah pembangunan "Daerah Penyangga", yaitu desa-desa yang berbatasan dengan kawasan konservasi dapat ditetapkan sebagai "Daerah Penyangga", sehingga program-program bersama dapat dilakukan secara terpadu dan sinergis. Bahkan, banyak persoalan yang terjadi dapat dibicarakan dan diprogramkan dalam "Program Daerah Penyangga" tersebut. Solusi persoalan konservasi ditanggung bersama dengan pemerintah daerah, yang memiliki rakyat di sana.

 

[10] Smart_Breakthrough dapat dilakukan dan harus dapat dilakukan, dengan membangun keterpaduan program lintas Eselon 1 di KemenLHK. Misalnya, apabila di dekat kawasan konservasi  yang dirambah tersebut terdapat kawasan hutan produksi dan atau hutan lindung, maka Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dapat diminta oleh Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, agar mengalihkan perambahan yang terjadi dan diberikan hak kelola dalam skema Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Desa, dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Dengan skema Hutan Kemasyarakatn atau Hutan Desa, mereka legal mengelola suatu kawasan hutan negera., sambil dibebani kewajiban turut serta menjaga kawasan konservasi tersebut dari perambahan pihak lain. Kolaborasi yang saling menguntungkan seperti ini adalah salah satu bentuk "smart breakthrough" yang secara aturan dimungkinkan.

Berbagai persoalan perambahan yang sangat khusus yang disebabkan oleh konflik politik harus ditangani secara khusus yang melibatkan Menko Kesra dan Menko Polhutkam. Kasus perambahan di SM Kateri di Kabupaten Malaka, NTT, yang disebabkan oleh konflik politik di Timor Timur, pada tahun 1999 misalnya, adalah kasus-kasus perambahan kawasan konservasi yang disebabkan oleh persoalan politik. Solusinya akan sangat berbeda dengan perambahan biasa yang disebabkan faktor kemiskinan. Perambahan di Besitang, TN Gunung Leuser di wilayah kabupaten Langkat, sejak 1999 sebenarnya adalah hasil dari konflik bersenjata di Aceh Timur. Perambah di Besitang adalah warga Aceh Timur (asal usul dari Jawa) yang terpaksa melarikan diri dan masuk Besitang di TNGL Kab.Langkat, karena terusir dari tempat tinggalnya karena konflik bersenjata di sana. Kasus perambahan ini juga tergolong kasus khusus yang harus ditangani secara khusus pula. Pendekatan melalui "Smart Breakthrough" adalah lebih tepat untuk kasus-kasus khusus seperti ini, bukan dengan penegakan hukum.


Komentar Pengunjung

Pengunjung :
Email :
Komentar :

Belum ada komentar!