Ekologi Kesehatan: Manusia itu sistem alam yang memiliki homeostasis. Manusia bisa sehat tanpa sakit tanpa obat.     Kok nggak mau???????????????        Ayolah, kita coba..... Tapi ada syaratnya dong.......
Jajak Pendapat
Setujukah anda menyumbang dana untuk menyelamatkan hutan?
Shout Box

Dikirim oleh: Dani,
tanggal : 14 Juni 2015
pukul: 07:25:45

Kapan bukunya terbit? Itu lho yang Ekologo Kesehatan


Dikirim oleh: Mhsw Prof. Djoko,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:42:49

tanggal 05 Mei 2015 pukul 20 50 55 Selamat atas gelar Doktor di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih Dr.Herman Harijanto


Dikirim oleh: Staf Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:19:50

Selamat menjadi Doktor Program S3 Ilmu Kehutanan dibawah bimbingan Prof Djoko Marsono Dr Ambar Kusumandari Dr Tri Mulyaningsih Dr Natalsen Basna Dr Iman Suromenggolo dan Dr Soewarno HB


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 08 Mei 2015
pukul: 06:05:01

Selamat atas wisuda program S3 Doktor Ilmu Lingkungan UGM bimbingan Prof Djoko Marsono: Dr Dewi Rahyuni, Dr Nasirudin, dan Dr Sosilowati


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 05 Mei 2015
pukul: 20:50:55

Selamat atas wisuda Doktor Di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd: Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih


Dikirim oleh: Darman,
tanggal : 17 Oktober 2009
pukul: 03:25:01

Hai Teman-2 MKSDAL marilah kita mulai dari diri kita untuk memulai pola hidup sesuai dengan kaidah alam, agar jiwa dan lingkungan kita tetap sehat, dan alam tidak murka



Ditulis oleh: Djoko Marsono Fakultas Kehutanan UGM, tanggal Publikasi: 01 Juni 2015 / 04:10 WIB

LANDASAN FILOSOFIS KONSERVASI SDAH DI INDONESIA

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Menata Ulang Arah Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya Bagi Kesejahteraan Rakyat Secara Berkelanjutan. Dies dan Reuni Ke 49 Fakultas Kehutanan UGM, 19 Oktober 2012, Yogyakarta

 

LANDASAN FILOSOFIS KONSERVASI (SDAH) DI INDONESIA1)

Oleh:

Djoko Marsono2)

 

 

PENDAHULUAN

          Ekosistem sumber daya alam hayati di Indonesia sangat beragam baik komposisi jenis maupun karakteristiknya. Berbagai tipe ekosistem hutan dan atau ekosistem lain banyak dijumpai dengan segala bentuk pemanfaatannya. Hal ini dimungkinkan karena unsur pembentuk ekosistem tersebut bervariasi mulai dari factor fisiografis, edafis dan klimatis dengan perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan tipe ekosistem ini merupakan anugerah sekaligus tantangan bagi yang berkepentingan. Setiap tipe ekosistem mempunyai karakteristik dan perilaku yang berbeda sehingga memerlukan pengelolaan dan cara berbudidaya yang berbeda pula. Sebagai konsekuensinya penyamaan aturan pelaksanaan seperti jaman sentralisasi dulu banyak merugikan sumber daya alam itu sendiri.

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu aspek penting pada ekosistem sumber daya alam hayati di Indonesia yang terkenal dengan sebutan megadiversity. Sebagai gambaran telah dilaporkan bahwa dengan luas yang hanya 1,3% daratan bumi namun menyimpan kekayaan jenis no. 3 di dunia, misalnya memiliki 10% tanaman berbunga di dunia. Ironisnya kemampuan pemanfaatan jenis ini masih sangat rendah khususnya sebagai komoditi perdagangan yang penting. Oleh karena itu sangat terbuka peluang untuk kemungkinan pemanfaatan berikutnya yang belum dilakukan sampai sekarang ini. Dalam era perdagangan bebas, peluang pemasaran produk sumber daya alam sangat terbuka sehingga muncul kekawatiran eksploitasi yang berlebihan. Terlebih cara pandang pemanfaatan sumber daya alam saat ini masih kental dengan etika antoposentris, yang selalu lebih menekankan kepentingan ekonomis jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang. Bahkan di pihak lain tidak banyak yang menyadari pentingnya kawasan konservasi dari aspek ekosistem di samping aspek keanekaragaman jenisnya sendiri. Aspek ekosistem konservasi memang tidak bisa dinilai secara ekonomis dengan cepat, sehingga banyak kalangan yang tidak mengindahkannya bahkan cenderung meniadakannya. Oleh karena itu telah banyak disinyalir para ahli bahwa kepunahan jenis dan kerusakan ekosistem di hutan tropis ini sangat cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan.

Kawasan konservasi sering dikatakan sebagai benteng terakhir pertahanan hutan tropika di Indonesia. Sebagian besar kawasan hutan alam telah dilakukan pembalakan dan bahkan konversi dengan pesatnya. Secara de juri, tinggal kawasan konservasi yang masih ditinggalkan atau disisakan untuk bertahan, walaupun secara de facto banyak kawasan konservasi yang sudah mulai dirambah untuk dimanfaatkan bahkan dirusak. Yang diperlukan disini adalah pengaturan pengelolaan konservasi ini, jika eksistensi konservasi masih dianggap perlu. Saat ini kawasan konservasi diatur oleh  Undang-undang No 41 tahun 1999 dan Undang-undang No 5 tahun 1990. Sementara itu Undang-Undang No 5 tahun 1990 dinilai tidak cukup untuk mengakomodir pemanfatannya sehingga perlu dilakukan perbaikan. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nilai benteng terakhir hutan tropika tersebut hilang dengan adanya perubahan Undang-Undang. Karena itulah berbagai aspek benteng terakhir ini khususnya dalam satuan ekosistem dicoba untuk disajikan dalam rangka pembahasan perubahan RUU.

 

 

CARA PANDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (SDAHE)

 

Intensitas pemanfaatan sumberdaya alam hayati sejalan dengan ilmu pengetahuan (iptek) yang dikembangkan manusia. Pengembangan iptek mulai berjalan pesat dimulai sejak abad 15 yang lalu. Dengan kekuatan iptek ini manusia merasa sedemikian kuatnya sehingga apapun di dunia ini bisa dijabarkan melalui pembenaran ilmiah. Alam semesta dipandang sebagai obyek yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, karena manusia merasa berada di luarnya. Dengan demikian manusia merasa bisa memanfaatkan apapun di dunia ini sesuai dengan kepentingan dan kekuatan ipteknya. Tahap berikutnya sumber daya alam telah dipandang sebagai sistem mekanis, parsial dan berakhir dengan penguasaan maupun pengelolaan berlandaskan kepentingannya secara ekonomis. Dalam pandangan ini manusia ditempatkan sebagai posisi sentral yang mempunyai nilai-nilai, sementara alam dan isinya termasuk hutan dan kawasan konservasi sekedar alat mencukupi kebutuhan dan pemuas nafsu belaka. Begitu kuatnya cara pandang semacam ini sehingga sampai saat inipun masih terasa dalam praktek pengelolaannya. Sumber daya alam hayati dikelola berdasar pertimbangan mekanistik dan dianggap bermanfaat apabila bisa bernilai ekonomis. Bahkan sampai sekarang bukan saja di hutan produksi, tetapi hutan di kawasan konservasipun dianggap bermanfaat apabila bernilai ekonomis. Tampaknya memang kecenderungan semacam ini masih menjadi landasan para pengambil keputusan.

Tahun 2011 pemerintah mulai melaksanakan Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2004, dalam bentuk Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). Jika dicermati pada Kriteria Arahan Spasial RKTP, tampak bahwa fungsi perlindungan hanya dibebankan hutan lindung dan hutan konservasi saja, sedangkan arahan lain adalah Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Besar, Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Kecil, dan Kawasan Lahan Kritis untuk Rehabilitasi (Anonim,2011). Arahan spasial ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap hutan lebih pada aspek pengusahaan saja baik skala besar maupun skala kecil. Sementara itu aspek perlindungan sistem penyangga kehidupan lepas dari perhatian penentu kebijakan. Jika logika ini diikuti maka dapat ditafsirkan bahwa aspek perlindungan sistem penyangga kehidupan dibebankan pada hutan lindung dan kawasan konservasi saja, padahal luasan dan sebarannya tidak proporsional. Marsono (2012) mengisyaratkan bahwa cara pandang semacam ini mulai terlihat justru dimulai pada Undang-Undang No 41 tahun 1999. Disebutkan pada pasal 1 ayat 7, hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Padahal pada ayat 2 di pasal yang sama dikatakan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sementara itu pada ayat 8 dikatakan bahwa hutan lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa, fungsi perlindungan penyangga kehidupan hanya dibebankan pada hutan lindung saja, padahal jika mengacu pada pasal 2 mestinya seluruh fungsi hutan harus bertindak seperti itu.

 Dalam pratek pengelolaan hutan lestari, kebijakan hutan produksi diatur secara mekanistik dengan daur, pengaturan hasil dan teknik-teknik kehutanan yang lain. Keseluruhan iptek ini dianggap dan diperlakukan sebagai obyek yang bisa menghasilkan kayu secara lestari, walaupun tanpa ada yang berani mencantumkan jangka waktu lestarinya (dan memang terbukti tidak lestari). Praktek kebijakan HTI menunjukkan dengan jelas pemahaman cara pandang ini. Memang HTI dirancang untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. HTI juga diharapkan bisa mendorong daya saing produk industri perkayuan (penggergajian, kayu lapis, pulp & paper, meubel dll) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Ternyata yang terjadi di lapangan telah dijumpai banyak kelemahan terutama kelemahan ekologis (dan akhirnya juga ekonomis) yang pada saatnya berimbas pada aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu telah banyak kritikan tajam yang disampaikan baik dari dalam maupun luar negeri. Atas dasar inilah  Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan UGM, 28 September 2010 mencoba  menyelesaikan lewat diskusi pakar yang berkait. Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa telah terjadi penurunan produksi dan produktivitas HTI bersamaan dengan penurunan kesuburan lahan, dan kualitas lingkungan. Begitu tingginya keinginan tuntutan produksi, HTI dikelola dengan basis monokultur, dengan berbagai bentuk penyederhanaan ekosistem hutan seperti struktur, decomposer dan genetis. Disain penanaman (sistem silvikultur) HTI semacam ini seakan lupa bahwa kondisi tipe hutan tropika humida adalah tanah miskin hara dengan segudang kendala seperti pH, kejenuhan Al, Fe, keterbatasan fosfat dll. Sistem penanaman inilah disebut Marsono (2012) sebagai sistem kebun kayu. Jati diri HTI sebagai hutan telah hilang sama sekali. Artinya HTI mengalami pemaksaan kehendak (dengan kaidah mekanistik) berakhir dengan kerusakan atau penurunan lingkungan. Dalam dimensi lain telah dicontohkan taksiran kerugian akibat banjir Bengawan Solo akhir tahun 2007 mencapai Rp 1,612 triliun yang meliputi di sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor (Anonim, 2008)

Bentuk pemaksaan kehendak yang lain terjadi ketika ekosistem hutan hanya dinilai berdasarkan nilai tangible benefit saja sehingga kontribusi pendapatan daerah dan atau nasional sektor kehutanan relatif sangat kecil. Karena itu secara politis banyak pihak yang kurang bisa menghargai keberadaan hutan, sehingga hutan dengan mudah dapat dikonversi untuk kepentingan sektor lain (yang nilai ekonomisnya tinggi). Hal ini jelas akan membahayakan terhadap penyangga kehidupan, yang mungkin belum tentu bisa ditutup dengan nilai komersial konversi tadi dalam jangka panjangnya. Kejadian di Sumatera yang telah mengalami kerusakan selama 30 tahun terakhir, akibat mudahnya konversi menjadi perkebunan, pertambangan, pemukiman dll terkesan mengulangi sejarah kerusakan hutan jati di Jawa. Di kawasan hutan bertipe hutan hujan tropika humida seperti Sumatera, Kalimantan Maluku dan Papua kecepatan kerusakan dapat dipastikan akan jauh lebih cepat daripada di Jawa yang termasuk dalam tipe hutan hujan tropika musim.

 

CARA PANDANG ALTERNATIF TERHADAP HUTAN DAN SDAHE

          Hutan (alam dan atau hutan tanaman) sering dan bahkan sampai sekarangpun dipandang sebagai kumpulan pohon. Pada posisi ini tanah yang digunakan sebagai tempat tumbuhnya pohon merupakan media tumbuh. Karena itu baik tidaknya pertumbuhan pohon bergantung pada kesuburan tanah. Pengertian ini sangat dekat dengan agronomi, yang meletakkan tanah sebagai media tumbuh. Pertumbuhan tanaman semusim di agronomi ditentukan oleh kesuburan tanahnya. Jika tanah dirasa kurang kesuburannya, agronomi memberikan subsidi pupuk untuk melengkapinya. Namun di kehutanan jika terjadi kesuburan yang kurang tidak dilakukan pemupukan seperti di agronomi. Hal ini berarti penanganan tanaman hutan menjadi tidak semestinya.

Hutan Alam

Cara pandang alternatif terhadap hutan dan SDAHE yang berkembang dewasa ini adalah ekosentrisme (Keraf, 2002). Pengertian ini didasarkan pada pemahaman bahwa pohon (dan atau organisme lain) di tempat itu tidak berdiri sendiri tetapi menjadi kesatuan bersama dengan lingkungannya yang saling beinteraksi satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Secara teknis ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Transley (1935), sebagai ekosistem yang merupakan kesatuan ekologis sumber daya alam yang dalam keadaan keseimbangan, dan dinamis melalui interaksi intensif antar komponen penyusunnya. Walaupun kemudian banyak definisi tentang ekosistem, namun pada prinsipnya memberikan gambaran bahwa ekosistem (sumber daya alam) adalah suatu kesatuan sistem berada dalam keseimbangan yang dinamis. Perubahan struktur ataupun komponen ekosistem akan berpengaruh pada komponen ekosistem lain atau bahkan seluruh ekosistem tersebut. Dalam pengertian ini, keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem saja. Oleh karena itu pemanfaatan keanekaragaman hayati saja sudah dapat dipastikan akan merubah komponen ekosistem yang lain.

Analog dengan pengertian diatas, jika hutan dan SDAHE dipandang sebagai ekosistem yang utuh maka akan berlaku prinsip keseimbangan (homeostasis) yaitu mekanisme internal untuk mempertahankan diri dari ancaman degradasi, yaitu melakukan pemupukan mandiri, menghindari erosi, memperbaiki struktur tanah, menjaga siklus hidrologis dan sebagainya. Ekosistem sumber daya hutan seperti inilah yang bisa menjamin tidak terjadi terjadi banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Keseimbangan seperti inilah yang dimaksudkan bahwa ekosistem sumber daya hutan hutan mampu bertindak sebagai perlindungan system penyangga kehidupan. Dalam spectrum yang lebih luas ekosistem hutan mestinya bisa menjaga kesuburan tanah (kualitas tempat tumbuh) terhadap ancaman degradasi. Kebijakan kehutanan yang mempertahankan sustained and maximum yield  menjadi kebijakan yang dapat dipertanggung jawabkan hanya pada kondisi yang berbasiskan ekosistem yang utuh. Kondisi ideal ekosistem hutan yang utuh adalah hutan alam. Telah terbukti sejak jutaan tahun lalu bahwa ekosistem hutan alam dalam kondisi yang homeostasis yang tidak pernah mengalami ancaman degradasi. Hal semacam ini tidak berarti bahwa homeostasis hanya bisa terjadi pada hutan alam akan tetapi hutan tanamanpun bisa mendapatkan homeostasis jika mengikuti kaidah hutan alam. Misalnya saja hutan tanaman mestinya mengikuti kaidah: hubungan struktur dan fungsi, siklus hara, dinamika hara, neraca hara dll atau bila setidaknya mendekati maka peluang terjadinya homeostasis pasti lebih besar. Jika basis ekosistem tidak dilakukan maka bukan saja degradasai hutan yang terjadi tetapi kerusakan lingkungan bahkan nyawa manusia menjdi taruhannya. Masih segar dalam ingatan bahwa banjir Bengawan Solo akhir tahun 2007 telah menewaskan puluhan jiwa dan taksiran kerugiannya mencapai Rp 1,612 triliun yang meliputi di sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor (Anonim, 2008).

 

 

Hutan Tanaman dan Ekosistem Binaan

Sebagian besar hutan tanaman tidak dapat berfungsi ekosistem dengan banyak faktor penyebabnya, dan diantaranya adalah tuntutan ekonomi dan pemenuhan gaya hidup, sekingga tidak bisa berfungsi untuk perlindungan. Sudah saatnya kemampuan hutan untuk berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dibangkitkan kembali. Untuk itulah diperlukan pemahaman dan kajian terus menerus terhadap ekosistem hutan. Kajian terhadap bentukan ekosistem baru (hutan tanaman) diperlukan untuk mendapatkan model komposisi jenis, struktur hutan dan cara budidaya. Sudah barang tentu bukan saja parameternya produksi dan pertumbuhan tetapi juga perannya terhadap erosi, siklus hara, siklus hidrologis dll yang mencerminkan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Mengingat bahwa ragam ekosistem ini besar sekali di Indonesia maka ragam kajian juga bisa beragam pula. Belum lagi jika skala ekosistem juga dipertimbangkan. Chapin III at al (2002) menggambarkan adanya skala kajian ekosistem yaitu bisa makro seperti pulau, meso seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) atau mikro dalam satuan kelompok hutan tertentu. Untuk inilah Marsono (2012) telah menyarankan seluruh stakeholder (termasuk pemerintah, Perguruan Tinggi, dll) perlu bahu membahu menyikap tabir ekosistem ini dan menemukan bentuk ekosistem terbaik ditempat itu sebagai ekosistem unggul.

Di berbagai bidang ekosistem sudah dikembangkan secara pesat baik pertanian, perkebunan bahkan kesehatan. Contoh di pertanian, telah berkembang ecologically support system sebagai upaya mendapatkan ekosistem pertanian (Wesel et al, 2009) dan peternakan/rangeland (Sheley et al, 2001) yang produktif dan berkelanjutan (Callicott and Mumford, 1996). Yang menarik justru adanya paradigma baru bahwa tubuh manusia sendiri adalah sistem ekologis yang dalam keadaan homeostasis dan merupakan bagian dari ekosistem alam yang saling bergantung satu dengan yang lain. Kesehatan manusia bergantung kepada alam antara lain lewat usus. Makanan yang berasal dari ekosistem alam yang sehat maka tubuh akan menjadi sehat sebagai sistem yang homeostasis. Dengan tetap menjaga homeostasis sistem ekologis tubuh, manusia akan semakin sehat dan semakin sedikit memerlukan campur tangan obat dan kedokteran (Junger, 2007; Shinya, 2007, 2010). Dalam perkembangannya manusia menjadi tidak sehat karena banyak kepentingan misalnya keinginan tampil cantik, gaya hidup, prestasi fisik, dan pekerjaan yang mengganggu mekanisme homeostasis.

 

 

EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang N0 41 tahun 1999 menyebutkan:

 hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Sementara itu ayat 10 menyebut:

kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Demikian pula pada ayat 11 juga menyebut:

         kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

 

Aturan perundangan ini memberikan ketentuan yang jelas dan mengikat untuk dilaksanakan. Hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam adalah suatu ekosistem dan berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sebagai ekosistem berarti bahwa kawasan tersebut merupakan kesatuan antar komponen penyusun dan lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan. Perubahan antar komponen penyusun akan berpengaruh pada komponen yang lain dan atau ekosistemnya. Ekosistem kawasan konservasi sebagaimana ekosistem alam yang lain tidaklah statis tetapi dinamis. Interaksi antar komponen penyusun membentuk proses ekologis yang terus berjalan sepanjang waktu, yang tidak dapat diprediksi proses dan hasil akhirnya. Karena itu sangat tepat jika Undang-Undang tersebut mendefinisikan kawasan konservasi sebagai kesatuan ekosistem, dan diharapkan mewakili setiap tipe ekosistem SDAH yang ada. Jika dewasa ini pemanfaatan dan perusakan hutan alam berjalan sangat cepat, maka tidak salah kiranya jika kawasan konservasi dikatakan sebagai benteng terakhir pertahanan hutan tropika. Namun yang dimaksud benteng terakhir ini mestinya bukan hanya komponen ekosistemnya saja (keanekaragaman jenisnya saja) tetapi untuk keseluruhan fungsi kawasan konservasi sebagai satu kesatuan.

 

Kontrol Budidaya

Setiap tipe ekosistem yang ada akan menjalani proses ekologis yang bisa berbeda satu dengan yang lain. Karena itu kawasan konservasi mestinya berasaskan pelestarian ekosistem dan bukan pelestarian kemampuan ekosistem. Hutan produksi telah dikembangkan untuk sustained and maximum yield, artinya yang dipertahankan adalah pelestarian kemampuan ekosistemnya dan bukan pelestarian ekosistemnya. Berbagai perkembangan iptek telah diintroduksi untuk peningkatan produksi dari waktu ke waktu sesuai dengan jamannya. Kaidah ekosistem dimanipulasi sedemikan rupa sehingga hutan digarap secara mekanistik, dengan metode dan aturan baku mulai dari penanaman, pemeliharaan, pengaturan hasil dan pemungutannya. Memang dalam beberapa tahapan waktu setiap introduksi iptek baru memberikan hasil yang menggembirakan. Namun ternyata sampai saat ini kawasan hutan produksi tidak seperti yang diharapkan. Penurunan produksi, penurunan jasa lingkungan sampai pada degradasi hutan terjadi. Ini berarti setiap introduksi iptek ekosistem hutan produksi terjadi perubahan proses ekologis. Pada saat yang sama jika kawasan tersebut tidak terganggu (kawasan konservasi) juga terjadi proses ekologis. Karena itu perubahan proses ekologis di hutan produksi tersebut mestinya dikontrol oleh kawasan konservasi di tipe yang sama. Dengan cara ini dapat dievaluasi cocok tidaknya setiap iptek budidaya.

 

Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

          Sistem penyangga kehidupan seperti kota, pemukiman, persawahan dll tidak berdiri sendiri tetapi dalam kesatuan ekosistem yang berskala meso atau makro. Bentuk satuan ekosistem berskala besar ini bisa berupa pulau atau DAS ataupun yang lain. Ini berarti sistem penyangga kehidupan yang biasanya berada di bawah sangat bergantung pada kawasan perlindungan di atasnya, yang biasanya berupa hutan lindung atau kawasan konservasi. Kawasan di bawah yang menunjang kehidupan manusia akan mengalami banjir, kekeringan, kontinyuitas sumber air, longsor ataupun kerusakan lingkungan lain ditentukan rusak atau tidaknya kawasan atas. Sudah barang tentu yang dimaksud disini termasuk ekosistem pantai dan mangrove yang melindungi pantai terhadap abrasi dan intrusi air laut. Demikian pula perannya sebagai nursery ground bagi berbagai spesien ikan dan udang. Contoh lain terdapat di ekosistem gua yang menjadi tempat berlindung kelelawar penyerbuk bunga dan penyebar biji untuk perkembang biakan tumbuhan tertentu. Inilah perlindungan sistem penyangga kehidupan yang dimaksud. Dengan demikian tidak perlu diingkari bahwa kawasan konservasi sebenarnya adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan, karena disini merupakan konsekuensi logis hubungan tersebut. Usulan untuk meniadakan perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam RUU Kehati sangat tidak tepat landasannya berdasar konteks ini.

Namun demikian sebagai konsekuensi bahwa kawasan konservasi adalah kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, diperlukan kajian pemahaman untuk lebih bisa mengoptimalkannya. Belum banyak data yang diperoleh dalam hal manfaat dan kaidah hubungan antar komponen penyusun ekosistem dalam perlindungan ini. Adanya kawasan konservasi ini terbuka kesempatan kajian secara terus menerus. Dengan tingginya intensitas cara pandang antroposentris dalam pengelolaan sumber daya alam, menyebabkan pemahaman bahwa kawasan konservasi  akan bernilai tinggi jika dan hanya jika bernilai ekonomis sesaat. Oleh karena itu tidak mustahil bila seakan-akan kawasan konservasi yang dipentingkan hanya tentang keanekaragaman jenis, yang mau melepaskan dari kaitan ekosistem. Tanpa aspek ekosistem inilah membuka peluang untuk tidak memberi perhatian pada perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Di lain pihak kontribusi pendapatan daerah dan atau nasional dari sektor kehutanan relatif sangat kecil maka secara politis banyak pihak memandang sebelah mata kawasan hutan termasuk sudah barang tentu kawasan konservasi. Barangkali ada baiknya bila ditinjau ulang cara penilaian produk hutan yang lebih dititik beratkan pada nilai tangible benefit (produk dan jasa) daripada manfaat perlindungan sistem penyangga kehidupan. Tidak banyak yang menyadari jika nilai perlindungan ini belum tentu bisa  tergantikan oleh sektor lain. Sebagai akibat nilai tangible benefit yang relatif rendah maka sangat mudah untuk mengajukan usulan konversdi kawasan hutan untuk kepentingan sektor lain yang jelas lebih menguntungkan secara ekonomis, seperti pertambangan, perkebunan dll. Sama sekali tidak ada pertimbangan bahwa konversi ini akan sangat membahayakan terhadap penyangga kehidupan. Disinilah sering terjadi konflik kepentingan antara:

1.    Kepentingan jangka pendek dan jangka panjang

2.    Kepentingan ekonomis (nilai rupiah) dan perlindungan

3.    Uncertainty output, (tidak segera tampak membahayakan publik)

4.    Hubungan interaksi komponen ekosistem yang belum jelas

Dengan adanya aturan pemerintah yang memungkinkan penggunaan lahan hutan untuk kepentingan sektor lain jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan cermat, jelas akan melemahkan hutan dalam konteks ekosistem. Konversi hutan sering mudah dilakukan untuk kepentingan sektor lain (yang nilai rupiahnya tinggi) seperti pertambangan, perkebunan dll  jelas akan membahayakan terhadap penyangga kehidupan. Tidak banyak yang menyadari  bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat konversi bisa belum tentu bisa ditutup dengan nilai komersial konversi tadi dalam jangka panjangnya. Secara yuridis praktek semacam ini bertentangan tercantum pada ayat 2 pasal 1 di UU No 41 tahun 1999 yang memndang bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem, terlebih kawasan konservasi.

 

Keanekaragaman Hayati dan Sumber Plasma Nutfah

          Keanekaragaman jenis merupakan aspek yang paling menarik perhatian para pengguna dan atau stakeholder kawasan konservasi. Diantara komponen penyusun kawasan konservasi, aspek ini paling cepat mendatangkan nilai rupiah dan dianggap mudah untuk mengelolanya. Nilai jual sekarang inilah yang dijadikan dasar untuk memanfaatkan. Sementara itu pertimbangan bahwa setiap jenis (flora dan satwa) pada saatnya nanti mengandung biochemical substance tidak menjadi prioritas. Ini memutus kepentingan penggunaan di kemudian hari terlebih jika sampai terjadi kepunahan. Jenis-jenis yang ada sekarang (baik flora maupun fauna) menyimpan nilai manfaat yang mungkin belum diketahui saat ini, namun dengan berjalannya waktu ada pola perubahan permintaan pasar, input iptek dll nilai jenis-jenis tersebut menjadi penting di masa datang. Jika pola pemenfaatannya seperti sekarang ini, tampak kepentingan jangka pendek lebih diutamakan dan tampak desakan pandangan antroposentris yang nyata. Pendekatan yang lebih rasional mestinya ditempuh untuk memberikan penilaian yang adil terhadap kepentingan konservasi. Memang penilaian (valuasi) yang digunakan adalah menyangkut aspek ekonomi, namun penilaian didasarkan pada nilai keseluruhan yang terkandung dalam keanekaragaman hayati. Yang dimaksud dalam penilaian ini adalah sumber daya keanekaragaman hayati yang meliputi keseluruhan dari sistem penopang kehidupan yaitu mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta aspek iptek dan etika, dan kaitan dengan diantara berbagai aspek ini. Sebagai contoh misalnya nilai jual kayunya, nilai penahan erosi dsb. Dalam praktek memang tidak mudah untuk membuat penilaian seluruh aspek tersebut dinilai secara ekonomis, walaupun dewasa ini telah tersedia berbagai pendekatan valuasi ekonomi. Namun demikian ini merupakan pendekatan yang sampai sekarang masih dianggap realistis dan penting (Anonim,2003).

Hubungan antar jenis (baik flora maupun fauna) dalam setiap ekosistem bukan merupakan hubungan yang mekanistik. Interaksi antar jenis yang spesifik dengan niche masing-masing terjadi dalam komunitasnya baik yang tunggal maupun ganda. Banyak jenis yang berinteraksi dengan bakteri dan jamur tertentu, dengan ragam hubungan yang berbeda dan pasti dengan makna tertentu pula. Penyerbukan tumbuhan, penyebaran biji dan perkecambahan biji memperlihatkan hubungan satu dengan yang lain. Hubungan saling menguntungkan banyak terjadi pada serangga pengisap madu sekaligus membantu penyerbukannya. Keseluruhan ini memungkinkan terjadi rantai makanan dalam ekosistem yang spesifik, sehingga menghasilkan siklus hara (nutrient cycling) yang dapat digunakan menjaga eksistensi ekosistem tersebut. Karena itu sangat tidak tepat kawasan konservasi hanya didekati dengan keanekaragaman hayati yang terpisah dari pengertian ekosistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pemisahan pengertian keanekaragaman hayati dengan ekosistemnya mengisyaratkan bahwa keanekaragaman hayati (jenis-jenis flora/satwa) dikelola dengan mendasarkan diri pada dinamika populasinya saja. Pengelolaan yang sudah mulai memberikan penekanan dengan pendekatan budi daya. Hubungan sosiologis dan ekologis diantara penyusun ekosistem telah ditinggalkan. Jika diantara penyusun tersebut terjadi hubungan ketergantungan, bisa diharapkan akan terjadi laju kepunahan yang lebih tinggi, karena mata rantai kehidupannya mungkin terputus. Bagi perkembangan iptek ke depan substansi informasi juga tidak mungkin dikembangkan lagi. Kerugian immateriel semakin banyak dengan hilangnya beberapa jenis. Memang sekarang ekonomisnya boleh jadi masih sangat rendah namun boleh jadi akan prospektif di kemudian hari.

 Keanekaragaman hayati memberikan peluang nilai masa depan sebagai sumber plasma nutfah. Perekayasaan plasma nutfah (genetis) memungkinkan ke depan menjadi penting terutama untuk meciptakan varietas baru sesuai dengan yang diinginkan, yaitu produksi tinggi, tahan hama dan penyakit, dan kualitas produk yang dihasilkan. Era baru bioteknologi akan melibatkan keanekaragaman hayati ini untuk industri yang menyangkut kehidupan manusia seperti farmasi, pertanian, sandang, pangan, papan dan kosmetika. Jika komersialisasi keanekaragaman hayati masih akan terus seperti sekarang akan terjadi penyusutan potensi sumber plasma nutfah ke depan, dan jelas akan merugikan penggunaannya baik dalam skala lokal maupun global.

 

Beban Konservasi

Beberapa uraian diatas telah menggambarkan bahwa kawasan konservasi dengan berbagai aspeknya memberikan nilai yang bukan saja produk dan jasa tetapi nilai sumber daya keanekaragaman hayati yang meliputi keseluruhan dari sistem penopang kehidupan, yaitu mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta aspek iptek dan etika. Oleh karena itu pemerintah dalam menilai kontribusi dari kehutanan relatif kecil (sekitar 2%), ini suatu kekeliruan yang perlu diluruskan. Tanpa pelurusan cara penilaian, cara pandang dengan kawasan hutan (konservasi) menjadi tidak penting dan mudah untuk dilakukan konversi, akibat pola pikir berdasarkan pertimbangan ekonomis sesaat. Beberapa valuasi ekonomi ekonomi terhadap beberapa kawasan konservasi di Indonesia memberikan nilai yang yustru sebaliknya. Sebagai contoh hasil penilaian hasil kegiatan wisata dan jasa lingkungan saja (tata air untuk pertanian dan rumah tangga kemudian juga pengendali banjir) di TN Gede Pangrango mencapai Rp 40,8 milyar pertahun. Angka ini jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari kawasan tersebut jika dilakukan pengelolaan (kayu) di kawasan itu yang sebesar Rp 27,96 milyar (Anonim,2003). Atas dasar penilaian ini, tampaknya lebih adil dalam memberika penilaian terhadap kawasan konservasi (aspek kehutanan), sehingga kemaslahan umat benar-benar mendekati kenyataan. Namun jika sekarang dibutuhkan akses pemanfaatan yang lebih atau diperlukan dana segar karena apaun alasannya (termasuk keikut sertaan swasta untuk mengelola kawasan konservasi), sebenarnya peluang masih dimungkinkan pada kawasan konservasi yang masih cukup luas untuk bisa menampung dinamika proses ekologis. Namun demikian banyak fungsi pokok konservasi yang diperlukan untuk kepentingan mendatang atau bahkan generasi mendatang belum bisa atau mampu dikerjakan, mestinya masih diperlukan peran pemerintah untuk menanggung pengelolaannya. Oleh karena itu jika diserahkan pihak lain ada minimal luasan tertentu yg dipertahankan keasliannya, misalnya minimal 2/3 atau separuhnya yang harus disisakan.

 

 

KESIMPULAN

          Atas dasar uraian tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkait dengan landasan filosofis kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan peluang pemenfaatannya sebagai berikut:

1.    Indonesia memiliki ragam kekayaan ekosistem (SDAH) dan jenis yang sangat tinggi, merupakan anugerah Tuhan YME yang wajib disyukuri, namun sekaligus sebagai tantangan untuk mengelolanya ke depan.

2.    Sejalan dengan perkembangan iptek yang dikembangkan sejak abad 15 lalu, SDAH termasuk dalam pandangan yang bisa dijabarkan melalui rumusan-rumusan mekanistik. Alam semesta dipandang sebagai obyek yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, karena manusia merasa ditempatkan dalam posisi sentral (antroposentris). SDAH termasuk kawasan konservasi dianggap bermanfaat jika bernilai ekonomis.

3.    Pengelolaan sumber daya hutan sampai saat ini masih tampak bersifat antroposentris, yang kurang menghargai peran perlindungan sistem penyangga kehidupan, sebagai contoh dalam definisi hutan produksi di UU No 41 tahun 1999, RKTN dan RKTP, desain pembangunan HTI dll. Hal ini juga tampak pada penilaian yang rendah terhadap kawasan hutan (dan atau kawasan konservasi) karena  penilaian hanya didasarkan atas produk dan jasa dan bukan berdasarkan valuasi ekonomi yang menyangkut seluruh sendi kehidupan manusia sekitarnya. Akibatnya degradasi hutan dan atau sumber daya alam yang lain semakin besar dari waktu ke waktu.

4.    Kawasan konservasi sebagai benteng terakhir hutan tropika sering hanya dimaksudkan sebagai benteng terhadap pengawetan dan pemanfaatan flora fauna (RUU Kehati), mengabaikan aspek ekosistem, sehingga mengingkari peran kawasan tersebut sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan seperti penahan banjir, sumber air bagi kehidupan dll.

5.    Dengan pandangan kawasan konservasi bukan ekosistem (RUU Kehati) berarti mengingkari peran hubungan antar jenis (baik flora maupun fauna) dalam setiap ekosistem yang bukan merupakan hubungan yang mekanistik. Interaksi antar jenis yang spesifik dengan niche masing-masing, perlu dikaji untuk kemaslahatan umat manusia di kemudian hari. Ini berarti kerugian immateriel semakin banyak dengan hilangnya aspek ekosistem untuk masa mendatang.

6.    Hasil penilaian kegiatan wisata dan jasa lingkungan saja (tata air untuk pertanian dan rumah tangga kemudian juga pengendali banjir) di beberapa Taman Nasional jauh lebih tinggi dibanding pendapatan yang diperoleh dari kawasan tersebut jika dilakukan pengelolaan (kayu) di kawasan tersebut.

7.    Namun jika sekarang dibutuhkan akses pemanfaatan yang lebih karena diperlukan dana segar ataupun alasan yang lain seperti kesempatan pihak ketiga untuk mengelola, sebenarnya peluang masih dimungkinkan pada kawasan konservasi yang masih cukup luas untuk bisa menampung dinamika proses ekologis. Menurut pandangan sementara jika pengelolaan kawasan konservasi mdiserahkan ke pihak lain, minimal ada luasan tertentu yang harus dipertahankan keasliannya, misalnya minimal 2/3 atau separuhnya yang harus dipertahankan.

8.    Masih banyak fungsi pokok konservasi yang harus dikerjakan untuk kepentingan mendatang atau bahkan generasi mendatang, maka masih dibutuhkan peran pemerintah untuk menanggung pengelolaannya.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Anonim, 2003. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2003 - 2020. IBSAP Dokumen Nasional Pemerintah Republik Indonesia, Bappenas.

 

Anonim, 2008. Kajian Penyebab Banjir di Sepanjang Aliran Sungai Bengawan Solo dan Penilaian Dampaknya. Kerjasama antara BPK-RI dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

 

Anonim, 2011. Arahan Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi. Kehutanan, Kementerian Kehutanan

 

Callicott, JB., and K Mumford, 1996. Ecological Sustainability as a Conservation Concept. Coservation Biology 11(1): 32 - 40.

 

Junger, A., 2009. The Revolusionary Program to Restore the Body's Natural Ability to Heal Itself. Harper Collins, New York.

 

Marsono, Djoko, 2002. Perspektif Ekosistem Konservasi Hutan Produksi PT Perhutani. Makalah disampaikan pada Workshop Keharusan Konservasi dalam Peningkatan Produktivitas dan Pelestarian Hutan Produksi, kerjasama antara Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 9 - 11 Agustus 2002

 

Marsono, Djoko, 2008. Keharusan Basis Ekosistem Dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan. Pidato Dies Natalis ke 45 Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.

 

Marsono, Djoko, 2011. Hutan Berbasis Ekosistem (Haruskah?). Hutan Kehidupan dan Kepemimpinan Rimbawan. Diterbitkan oleh fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta.

 

Notohadiningrat, T., 2006. Hutan Tanaman Industri Dalam Tataguna Sumberdaya Lahan. Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM

 

Sheley, Roger L., Matthew J. Rinella, and James S. Jacobs. 2001.  An Ecologically Based Decision Support System For Managing Leafy Spurge (Euphorbia esula) Infested Rangeland. Spurgefest II.

Shinya, H., 2007. The Miracle of Enzyme: Self-Healing Program. Council Oak Books, Tulsa, Oklahoma.

 

Shinya, H., 2010. The Microbes Factor. Council Oak Books, Tulsa, Oklahoma.

 

Wiratno, 2012. Solusi Jalan Tengah. Esai-esai Konservasi Alam. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.

 

Wezel, A., S. Bellon, T. Dor´, C. Francis, D.Vallod, and C.David, 2009. Agroecology as a science, a movement and a practice. A review article.  Agron. Sustain. Dev.

 


Komentar Pengunjung

Pengunjung :
Email :
Komentar :

Belum ada komentar!