Ekologi Kesehatan: Manusia itu sistem alam yang memiliki homeostasis. Manusia bisa sehat tanpa sakit tanpa obat.     Kok nggak mau???????????????        Ayolah, kita coba..... Tapi ada syaratnya dong.......
Jajak Pendapat
Setujukah anda menyumbang dana untuk menyelamatkan hutan?
Shout Box

Dikirim oleh: Dani,
tanggal : 14 Juni 2015
pukul: 07:25:45

Kapan bukunya terbit? Itu lho yang Ekologo Kesehatan


Dikirim oleh: Mhsw Prof. Djoko,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:42:49

tanggal 05 Mei 2015 pukul 20 50 55 Selamat atas gelar Doktor di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih Dr.Herman Harijanto


Dikirim oleh: Staf Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:19:50

Selamat menjadi Doktor Program S3 Ilmu Kehutanan dibawah bimbingan Prof Djoko Marsono Dr Ambar Kusumandari Dr Tri Mulyaningsih Dr Natalsen Basna Dr Iman Suromenggolo dan Dr Soewarno HB


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 08 Mei 2015
pukul: 06:05:01

Selamat atas wisuda program S3 Doktor Ilmu Lingkungan UGM bimbingan Prof Djoko Marsono: Dr Dewi Rahyuni, Dr Nasirudin, dan Dr Sosilowati


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 05 Mei 2015
pukul: 20:50:55

Selamat atas wisuda Doktor Di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd: Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih


Dikirim oleh: Darman,
tanggal : 17 Oktober 2009
pukul: 03:25:01

Hai Teman-2 MKSDAL marilah kita mulai dari diri kita untuk memulai pola hidup sesuai dengan kaidah alam, agar jiwa dan lingkungan kita tetap sehat, dan alam tidak murka



Ditulis oleh: Djoko Marsono Fakultas Kehutanan UGM, tanggal Publikasi: 31 Mei 2015 / 04:47 WIB

EKOSISTEM UNGGUL SEBAGAI JAWABAN KEMUNDURAN FUNGSI HUTAN DAN LAHAN Upaya Menggugah Hati Nurani Rimbawan

Pidato Dies Fakultas Kehutanan UGM ke 49, Jumat 5 Oktober 2012

EKOSISTEM UNGGUL SEBAGAI JAWABAN KEMUNDURAN

FUNGSI HUTAN DAN LAHAN


(Upaya menggugah hati nurani rimbawan)



Oleh
Djoko Marsono

 


 

            Setiap mahasiswa baru menjejakkan kaki di fakultas ini, selalu diberi pemahaman bahwa hutan adalah super power yang mampu mengatur hidroorologi, meredam banjir, menahan tanah longsor (di musim penghujan), menjaga kesuburan tanah dan kekeringan (di musim kemarau) dan sederet keunggulan fungsi hutan lainnya. Namun kenyataan yang terjadi justru menunjukkan fenomena yang berbeda. Setiap tahun di musim hujan selalu terjadi banjir, dan di musim kemarau selalu terjadi kekeringan, penyusutan debit air sungai, penurunan kualitas badan air dan kerusakan lingkungan lainnya. Bahkan sindiran yang agak menyakitkan sering dilontarkan bahwa semakin banyak sarjana kehutanan, kerusakan lingkungan juga semakin parah. Jika terjadi fenomena semacam ini sebenarnya siapa yang salah, teorinya,...prakteknya  atau justru .......dosennya ?

Memang harus diakui bahwa pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia bukan hanya semata mata masalah teknis kehutanan. Banyak faktor yang ikut berperan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan lingkungan bahkan juga berasal dari pemilik kekuasaan (politisi) dan pemilik modal. Semua itu bisa terjadi baik dalam skala lokal, nasional maupun global yang selalu berkembang. Begitu kuatnya tekanan aspek-aspek tersebut sering menyebabkan rimbawan mengalami disorientasi pemikiran dan kemauan sehingga tidak mampu melakukan proses adaptasi terhadap dinamika tersebut, sehingga kebijakan bisa berubah apabila ada perubahan tekanan diluar kemampuannya (Nugraha, 2011). Sebagai akibatnya, pengelolaan hutan dan lahan yang memerlukan konsistensi jangka panjang sering menjadi fatal karena terbentur kepentingan demi kepentingan tertentu. Namun demikian seberapa besarpun kekuatan yang memberikan tekanan, faktor penting dalam pengelolaan hutan dan lahan adalah pemahaman terhadap  sumber daya hutan dan lahan itu sendiri. Karena itu pada kesempatan inilah dicoba untuk menggugah pemahaman rimbawan akan perilaku hutan dan lahan sebagai ekosistem yang menjadi subyek pekerjaan kita.

Sejak abad 15 yang lalu manusia mengembangkan ilmu pengetahuan (iptek) sedemikian pesatnya sehingga manusia merasa bisa mengelola apapun di dunia ini dengan kekuatan ipteknya. Alam semesta telah dipandang sebagai sistem mekanis melalui pembenaran ilmiah dan berujung dengan pemanfaatan dan penguasaan terhadap alam. Dengan iptek ini manusia ditempatkan sebagai posisi sentral yang mempunyai nilai-nilai, sementara alam dan isinya termasuk hutan dan lahan sekedar alat mencukupi kebutuhan dan pemuas nafsu belaka. Berdasar pandangan ini hutan dan lahan dikelola berdasar pertimbangan mekanistik dan dianggap bermanfaat apabila bisa bernilai ekonomis. Cara pandang pengelolaan ini masih berjalan sampai sekarang bahkan masih tampak pada isi Undang-Undang Kehutanan (No 41 tahun 1999) sekalipun. Sebagai contoh misalnya, telah disebutkan pada pasal 1 ayat 7 bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Padahal pada ayat 2 di pasal yang sama dikatakan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuann alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sementara itu pada ayat 8 dikatakan bahwa hutan lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut sangat multi tafsir. Salah satu diantaranya dapat diartikan bahwa pelaku perlindungan penyangga kehidupan hanya dibebankan pada hutan lindung saja, padahal jika mengacu pada pasal 2 mestinya seluruh fungsi hutan harusnya bertindak seperti itu. Sementara itu dalam praktek rimbawan cukup dengan pengertian bahwa hutan dapat menghasilkan kayu secara lestari sesuai dengan iptek yang dikuasai, walaupun tanpa ada yang berani mencantumkan jangka waktu lestarinya (dan memang terbukti tidak lestari). Peluang multi tafsir menjadi lebih besar jika pengguna lahan dari sektor lain juga menggunakan aturan perundangan ini. Sebagai contoh dalam pembahasan penetapan kawasan hutan tetap menjadi alot, saat terjadi perubahan tata ruang wilayah, termasuk yang baru-baru ini Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) menjadi tidak mudah berdasar cara pandang perundangan yang ada. Dalam Arahan Kriteria Arahan Spasial RKTP, sangat n disayangkan bahwa fungsi perlindungan hanya dibebankan hutan lindung dan hutan konservasi saja, sedangkan arahan lain adalah Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Besar, Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Kecil, dan Kawasan Lahan Kritis untuk rehabilitasi (Anonim,2011). Jika aspek perlindungan sistem penyangga kehidupan dibebankan pada hutan lindung dan kawasan konservasipun tidak disadari bahwa sebarannya belum tentu sesuai dengan aturan perlindungan. Dalam kenyataannya banyak kawasan konservasi berada di dataran rendah dan hutan lindung dengan sebaran yang tidak proporsional.

Sementara itu karena kontribusi pendapatan daerah dan atau nasional dari sektor kehutanan relatif sangat kecil maka secara politis banyak pihak memandang sebelah mata kawasan hutan. Kenyataan ini bisa saja terjadi karena penilaian produk hutan lebih dititik beratkan pada nilai tangible benefit daripada manfaat perlindungan sistem penyangga kehidupan yang tidak tergantikan oleh sektor lain. Bahkan dengan aturan pemerintah cq Kementerian Kehutanan yang memungkinkan penggunaan lahan hutan untuk kepentingan sektor lain, menambah penderitaan hutan dalam pandangan ekosistem. Hutan dengan mudah dapat dikonversi untuk kepentingan sektor lain (yang nilai ekonomisnya tinggi) jelas akan membahayakan terhadap penyangga kehidupan, yang mungkin belum tentu bisa ditutup dengan nilai komersial konversi tadi dalam jangka panjangnya. Hal ini jelas telah mengurangi nilai yang tercantum pada ayat 2 pasal 1 di UU No 41 tahun 1999. Apapun alasannya kerusakan hutan terus terjadi dan cenderung mengulangi sejarah masa lalu, Eksploitasi hutan di Sumatera selama 30 tahun terakhir menyisakan kerusakan hutan dan bencana lingkungan, jauh lebih cepat dibanding pulau Jawa yang berjalan selama 100 tahun.

 

Ekosistem Sumber Daya Hutan

Pengertian ekosistem baru mulai dikembangkan pertama kali oleh Transley (1935), merupakan kesatuan ekologis sumber daya alam yang dalam keadaan keseimbangan, dan dinamis melalui interaksi intensif antar komponen penyusunnya. Selanjutnya banyak bermunculan definisi tentang ekosistem, namun pada prinsipnya memberikan gambaran bahwa ekosistem (sumber daya alam) adalah mandiri berada dalam keseimbangan yang dinamis. Karena itu jika hutan dan lahan sebagai ekosistem yang utuh maka hutan dan lahan tersebut akan mempunyai mekanisme internal untuk mempertakankan diri dari ancaman degradasi, yaitu melakukan pemupukan mandiri, menghindari erosi, memperbaiki struktur tanah, menjaga siklus hidrologis dan sebagainya. Dengan ekosistem sumber daya hutan dan lahan yang baik mestinya tidak mungkin akan terjadi banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau atau dengan kata lain hutan mampu bertindak sebagai perlindungan system penyangga kehidupan. Dengan tidak berkurangnya kesuburan tanah (kualitas tempat tumbuh) berarti ekosistem tersebut juga dapat mempertahankan produktivitas sesuai dengan harapan sustained and maximum yield. Namun demikian sebagian besar hutan tidak dapat berfungsi seperti ini dengan banyak faktor penyebabnya, dan diantaranya adalah tuntutan, ekonomi dan pemenuhan gaya hidup. Karena itu diperlukan peningkatan kualitas pemahaman terhadap ekosistem hutan dan lahan yang sudah lama dilupakan. Perlu diingatkan bahwa pengertian ekosistem bukan saja berkait dengan hutan dan lahan, karena satuan ekosistem bisa dalam berbagai skala spasial, misalnya skala makro seperti pulau, meso seperti kawasan Daerah Aliran Sungai dan mikro sebagai tipe hutan tertentu atau justru bisa lebih kecil lagi (Chapin III at al, 2002). Apapun skalanya ekosistem menjamin keseimbangan (homeostasis) sesuai dengan fungsi ekosistem yang bersangkutan. Demikian juga setiap ekosistem mempunyai perilaku, ukuran dan variabel yang berbeda, sehingga untuk pengembangannya memerlukan kajian yang berbeda pula. Begitu pesatnya pengembangan ekosistem ini sampai-sampai merambah bidang diluar kehutanan termasuk dalam dunia kesehatan sekalipun. Perkembangan terkini muncul paradigma baru bahwa tubuh kita sendiri adalah sistem ekologis yang dalam keadaan homeostasis dan merupakan bagian dari ekosistem alam yang saling bergantung satu dengan yang lain. Dengan tetap menjaga homeostasis sistem ekologis tubuh, manusia akan semakin sehat dan semakin sedikit memerlukan campur tangan obat dan kedokteran (Shinya, 2010). Manusia menjadi tidak sehat karena ada campur tangan kepentingan misalnya keinginan tampil cantik, gaya hidup, prestasi fisik, dan pekerjaan yang mengganggu mekanisme homeostasis.

 

Ekosistem HTI (Hutan Tanaman Industri)

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi/pro-growth), penyediaan lapangan kerja (pro-job), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (pro-poor) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (pro-enviroment),  pemerintah telah mengembangkan program HTI (Hutan Tanaman Industri). Program ini dirancang dengan ambisius untuk  meningkatkan produktivitas hutan produksi, Di pihak lain HTI juga diprogramkan bisa mendorong daya saing produk industri perkayuan (penggergajian, kayu lapis, pulp & paper, meubel dll) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Tidak bisa disangkal bahwa HTI bertujuan baik dan bahkan sangat baik. Namun dalam praktek, telah dijumpai banyak kelemahan terutama kelemahan ekologis (dan akhirnya juga ekonomis) yang pada saatnya berimbas pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai kritikan tajam telah disampaikan baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan UGM, 28 September 2010 menyelenggarakan diskusi pakar untuk membahas permasalahan ini. Bukan saja produksi dan produktivitas HTI yang cenderung turun tetapi dibarengi dengan penurunan kesuburan lahan, dan kualitas lingkungan. Kondisi semacam ini sebenarnya bukan saja terjadi di hutan hujan tropika basah (yang terkenal rentan) tetapi juga terjadi di Jawa yang termasuk tipe hutan tropika musim (yang terkenal stabil). Telah dilaporkan bahwa hutan jati yang telah dikelola dengan pengelolaan yang dianggap terbaikpun telah mengalami penurunan produktivitas dari 4 - 6 m³/ha /tahun menjadi 1,3 m³/ha/tahun selama pengelolaan hutan di Jawa Tengah (Marsono, 2002). Data ini menimbulkan pertanyaan, dimana sustained yield dan maximum yield yang menjadi pegangan para rimbawan? Belum lagi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan ikut melengkapi kritik yang dilontarkan terhadap HTI ini. Sebagai contoh taksiran kerugian akibat banjir Bengawan Solo akhir tahun 2007 mencapai Rp 1,612 triliun yang meliputi di sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor (Anonim, 2008). Kenyataan ini belum memberikan kesadaran berbagai pihak terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan dan lahan.

Banyak pihak yang mendasarkan pelaksanaan HTI dengan pengalaman jati di Jawa, padahal secara ekologis kondisi keduanya berbeda. Karakteristik ekosistem keduanya sangat berbeda, sehingga komponen ekosistemnyapun juga berbeda. Sebagai contoh  Notohadiningrat (2006) memerinci kendala yang ada pada komponen tanah ekosistem hutan tropika basah sebagai berikut:

 

1.      pH rendah yang berkaitan dengan kejenuhan basa rendah yang menghambat penyerapan hara tanaman

2.      Kejenuhan Al tinggi, Kadar Fe dan Mn aktif tinggi yang bisa menyebabkan keracunan atas tanaman, gangguan penyerapan hara dan pengurangan kadar fosfat tersedia.

3.      Lempung beraktivitas rendah (low activity clay) yang menyebabkan daya simpan air dan hara rendah serta efisiensi serapan hara rendah, dengan VCC (variable charge clay) bergantung pada pH, yaitu semakin rendah pH aktivitas lempung semakin rendah

4.      Kadar bahan organik tanah rendah sekali dan inipun berada di lapisan tanah atas (top soil) yang tipis, dengan sendirinya kadar N menjadi rendah, demikian pula kadar S dan P juga rendah dan terbatas pada lapisan atas yang tipis tersebut.

5.      Sering kedalaman efektif tanah (soil depth) terbatas karena perkembangan horizon argilik yang tegas dan dangkal sehingga volum tanah yang terangkum perakaran tanaman terbatas dan akar dipaksa tumbuh menyamping di lapisan tanah atas sehingga lebih rentan pada kekeringan

6.      Derajat agregasi tanah rendah dan kemantapan agregat lemah sehingga tanah rentan terhadap erosi dan pamampatan

7.      Jika pembibitan HTI menggunakan gambut, penambangan gambut secara meluas akan menurunkan kapasitas menambat (retain) air yang mengganggu stabilitas siklus hidrologi.

Jika pembangunan HTI hanya mendasarkan pada penanaman bibit secara konvensional tanpa mempertimbangkan ekosistem hutan yang bersangkutan, maka HTI akan menghadapi masalah di kemudian hari, mulai dari masalah produksi, pelestarian produksi dan pelestarian lingkungan, dan akhirnya  menjadi bumerang yang bisa menghancurkan sumber daya hutan dan lahan. Di pihak lain HTI tampak lebih menonjol sebagai aktivitas bisnis kehutanan yang mengutamakan produksi dan produktivitas atas kendali ekonomi yang antara lain diwujudkan sebagai berikut:

  1. Penyederhanaan jenis, bahkan menuju monokultur
  2. Penyederhanaan struktur, stratifikasi tajuk (tajuk bertingkat) dan keaneragaman jenis
  3. Penyederhanaan genetis
  4. Penyederhanaan decomposer, sehingga menghilangkan ciri khas closed nutrient cycling pada hutan alam
  5. Penyederhanaan sistem homeostasis, dengan lebih mengutamakan chemical stabilizing factor yang tidak utuh dan justru menghilangkan natural stabilizing factor.
Atas dasar ini maka secara ekologis HTI bisa dikatakan telah kehilangan jati dirinya sebagai hutan (walau disebut sebagai hutan), dan lebih bernuansa sebagai perkebunan kayu. Kaidah hutan sebagai ekosistem mikro telah hilang sama sekali. Ini berarti kemampuan ekosistem yang bisa mempertahankan produksi, kesuburan tanah, mencegah erosi, banjir dan kekeringan telah hilang sama sekali. Dari segi kebijakan, pemerintah terkesan ragu dalam menentukan sikap (ambivalen) yaitu dikatakan sebagai hutan (HTI) tetapi de facto berupa kebun kayu. Jika HTI berperan sebagai hutan, tidak jelas dimana peran HTI yang seharusnya mampu bersifat homeostasis sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sementara itu jika HTI adalah perkebunan kayu maka dalam sistem silvikultur perlu ditambahkan masukan energi dan teknologi (konsekuensi biaya) untuk mengatasi kelemahan karakteristik hutan tersebut sebagai chemical stabilizing factor seperti yang terjadi di perkebunan (misalnya perkebunan coklat, kopi dll). Memang jika kayu yang ditanam berumur panjang seperti jati dan inipun terletak di kawasan tanah yang relatif subur (ekosistem tropika musim) memang masalah ini terasa belum mendesak, dan bahkan dulu pernah disampaikan para ahli bahwa hutan jati sebagai contoh pengelolaan hutan tanaman berhasil. Namun ternyata dengan berjalannya waktu hutan jatipun tidak mampu menahan penurunan produktivitas, degradasi dan kerusakan lingkungan yang lain (Marsono, 2008). Jelas disini dalam perspektif ekologis sikap rimbawan (pemerintah?) terkesan ragu terhadap program HTI ini,

 

Jasa Lingkungan Pengelolaan Ekosistem Hutan dan Lahan

Disamping penurunan produksi fenomena lain yang banyak ditemukan adalah penurunan kualitas tempat tumbuh, tanah menjadi tipis solumnya atau bahkan tinggal batuan induk ataupun menjadi batu bertanah. Hutan yang rusak semacam ini justru sering dijumpai kawasan yang terkelola, bahkan pada hutan yang menjadi inspirasi KPHP seperti hutan jati sekalipun. Orang banyak lari dari kenyataan ini dengan mengganti jenis lain atau bahkan ke kelas perusahaan lain, tanpa disadari jika proses yang sama akan terjadi juga pada penggantian ini. Ini berati jika gambaran ini berada dalam satuan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), dapat dipastikan akan menjadi bencana, bahkan sering mengorbankan banyak nyawa manusia, terutama jika ekosistem tersebut sudah terlalu rusak dan tidak mampu sebagai pengatur tata air. Dengan demikian fungsi ekosistem sebagai pengatur hidroorologis menjadi hilang.

Keseluruhan manipulasi pengelolaan dijadikan aturan baku dalam bentuk metode dan sistem yang intensif dengan output utama produktivitas (tuntutan ekonomi). Artinya peran hutan untuk perlindungan lingkungan, kesuburan tanah dll, sudah tidak memungkinkan lagi, bahkan untuk melindungi dirinya sendiri saja sekalipun. Semakin kuatnya dorongan untuk meningkatkan produksi, ekosistem hutan masih dituntut untuk meningkatkan produksinya lagi melalui pemuliaan pohon (tree improvement) yang berarti simplifikasi diversitas genetis (narrow genetic base).. Ini juga berarti bahwa secara ekologis sumber daya hutan disederhanakan sistemnya bukan saja untuk jenis dan strukturnya tetapi juga diversitas genetiknya, demi ambisi produksi semata, yang berarti pula stabilitas ekosistem semakin rentan. Akan tetapi kita juga harus jujur mengakui bahwa kebutuhan produksi juga penting, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara produksi dan stabilitas. Jalan yang paling bijaksana adalah  memadukan peningkatan produksi melalui pemuliaan pohon atau lainnya dan kemudian ditanam dalam bentuk ekosistem hutan tanaman yang unggul, bukan saja unggul dalam produksi tetapi juga dalam aspek stabilitas dan jasa lingkungan. Sekarang ini saatnyalah dikembangkan ekosistem unggul (ecosystem improvement) disamping jenis unggul (genetic improvement) (Marsono, 2003, 2008). Namun patut disayangkan bahwa sampai saat ini Kementerian Kehutanan cq Badan Penelitian Kehutanan hanya memberi perhatian pada pemuliaan dalam jenis, dan belum ada yang menyentuh pada pemuliaan ekosistem untuk mendapatkan ekosistem unggul.

 

Ekosistem Kawasan Konservasi  

            UU No 41 tahun 1999 mengamanatkan konservasi insitu dengan berbagai bentuk kawasan konservasi seperti Kawasan Pelestarian Alam dan Suaka Alam. Pada dasarnya  pengelolaan kawasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga sebagai kawasan pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan secara lestari (kecuali suaka alam, tanpa pemanfaatan secara lestari). Kawasan ini sering disebut sebagai benteng terakhir hutan tropika di Indonesia. Arti benteng ini mestinya bukan saja jenis-jenis penyusunnya saja,  namun juga ekosistem hutan tropika itu sendiri, termasuk bagaimana kawasan ini bisa bertindak sebagai perlindungan penyangga kehidupan. Banyak manfaat dan kaidah hubungan antar komponen penyusun ekosistem yang belum diketahui dan ini mestinya menjadi subyek kajian terus menerus di kawasan kopnservasi. Namun begitu mendalamnya cara pandang antroposentris sehingga kita sering hanya bisa menerima kawasan konservasi yang bernilai tinggi jika dan hanya jika bernilai ekonomis saat ini. Oleh karena itu seakan-akan kawasan konservasi yang dipentingkan hanya bicara keanekaragaman hayati saja tanpa bicara tentang ekosistem, sehingga merasa tidak memerlukan aspek perlindungan sistem penyangga kehidupan. Barangkali perlu diingatkan bahwa aspek perlindungan sistem penyangga kehidupan bukan saja masalah perlindungan tanah dan air tetapi juga peran ekosistem kawasan konservasi sebagai alat kontrol budidaya dan berbagai aspek ekosistem yang lain. Inilah benteng terakhir yang sudah dilupakan, sementara bagi pengembangan iptek juga benteng terakhir studi mekanisme perlindungan penyangga kehidupan. Mengingat pentingnya aspek ini dalam perjalanan kehutanan ke depan, semoga pihak yang ingin menghilangkan aspek ekosistem dalam RUU konservasi yang baru, segera menyadari akan pentingnya aspek perlindungan sistem penyangga kehidupan. Jika RUU baru yang ingin menghilangkan aspek ekosistem tersebut menjadi kenyataan maka lengkaplah penderitaan ekosistem sumber daya hutan kita, kemudian dimana rimbawan kita? Semoga himbauan ini didengar para penentu kebijakan, himbauan yang disertai doa agar diluaskan padanya koin dan juga jannatun naim.

 

Ekosistem Unggul

            Uraian diatas telah menggambarkan peran ekosistem dalam konteks sumber daya hutan dan lahan. Disebutkan pula bahwa ekosistem dapat berperan dalam berbagai skala kehidupan baik skala makro, meso maupun mikro ataupun skala unit pengelolaan hutan. Ekosistem mempunyai karakteristik yang belum tentu sepenuhnya memenuhi keinginan kita. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk mengkaji, dan merancang bentukan ekosistem baru yang seperti kita inginkan dalam arti produksi dan pelestarian dalam jangka panjang bahkan tidak menutup kemungkinan aspek sosial juga. Sebenarnya inilah yang dimaksud sebagai ekosistem unggul. Mencari bentuk ekosistem unggul tidak secepat membalik telapak tangan. Analog dengan mencari jenis unggul, ekosistem unggul memerlukan kajian, riset dan pengamatan yang lama dan melibatkan banyak pakar dan lembaga. Oleh karena itu untuk mencari ekosistem unggul mestinya juga harus melibatkan unsur-unsur tadi. Masalahnya adalah adakah kemauan rimbawan dan pemerintah untuk mengatasi masalah ini agar kemunduran pengelolaan hutan dan lahan dapat teratasi. Kenyataannya sampai sekarang belum ada satu lembaga penelitianpun yang memulai upaya untuk mendapatkan ekosistem unggul ini, padahal banyak masalah ekosistem sumber daya alam yang mendesak untuk diselesaikan. Sebagai contoh ketetapan 30% kawasan berhutan banyak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaan di lapangan.

Akhirnya sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke 49 kepada Fakultas Kehutanan UGM, semoga tetap bisa menjaga amanah yang dibebankan dan tidak terpengaruh atas godaan apapun. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya,  mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan.



DAFTAR PUSTAKA

 

Anonim, 2008. Kajian Penyebab Banjir di Sepanjang Aliran Sungai Bengawan Solo dan Penilaian Dampaknya. Kerjasama antara BPK-RI dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

 

Anonim, 2011. Arahan Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan

 

Marsono, Djoko, 2002 .Perspektif Ekosistem Konservasi Hutan Produksi PT Perhutani. Makalah disampaikan pada Workshop Keharusan Konservasi dalam Peningkatan Produktivitas dan Pelestarian Hutan Produksi, kerjasama antara Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 9 - 11 Agustus 2002

 

Marsono, Djoko, 2008. Keharusan Basis Ekosistem Dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan. Pidato Dies Natalis ke 45 Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.

 

Marsono, Djoko, 2011. Hutan Berbasis Ekosistem (Haruskah?). Hutan Kehidupan dan Kepemimpinan Rimbawan. Diterbitkan oleh fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta.

 

Notohadiningrat, T., 2006. Hutan Tanaman Industri Dalam Tataguna Sumberdaya Lahan. Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM

 

Nugraha, A., 2011. Kerusakan Hutan Indonesia dan Kegagalan Kepemimpinan Rimbawan: Sebuah Refleksi Kritis. Hutan Kehidupan dan Kepemimpinan Rimbawan. Diterbitkan oleh fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta.

 

Shinya, H., 2010. The Microbes Factor.

 

Warsito, S., 2011. Potret Pengelolaan Hutan Indonesia: Antara Makna Filosofis dan Praktek Kehutanan. Pidato Dies ke 48 Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.

 

Wiratno, 2012. Solusi Jalan Tengah. Esai-esai Konservasi Alam. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.

 


Komentar Pengunjung

Pengunjung :
Email :
Komentar :

Belum ada komentar!