Ekologi Kesehatan: Manusia itu sistem alam yang memiliki homeostasis. Manusia bisa sehat tanpa sakit tanpa obat.     Kok nggak mau???????????????        Ayolah, kita coba..... Tapi ada syaratnya dong.......
Jajak Pendapat
Setujukah anda menyumbang dana untuk menyelamatkan hutan?
Shout Box

Dikirim oleh: Dani,
tanggal : 14 Juni 2015
pukul: 07:25:45

Kapan bukunya terbit? Itu lho yang Ekologo Kesehatan


Dikirim oleh: Mhsw Prof. Djoko,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:42:49

tanggal 05 Mei 2015 pukul 20 50 55 Selamat atas gelar Doktor di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih Dr.Herman Harijanto


Dikirim oleh: Staf Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 14 Mei 2015
pukul: 01:19:50

Selamat menjadi Doktor Program S3 Ilmu Kehutanan dibawah bimbingan Prof Djoko Marsono Dr Ambar Kusumandari Dr Tri Mulyaningsih Dr Natalsen Basna Dr Iman Suromenggolo dan Dr Soewarno HB


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 08 Mei 2015
pukul: 06:05:01

Selamat atas wisuda program S3 Doktor Ilmu Lingkungan UGM bimbingan Prof Djoko Marsono: Dr Dewi Rahyuni, Dr Nasirudin, dan Dr Sosilowati


Dikirim oleh: Lab Ekologi Fak Kehutanan UGM,
tanggal : 05 Mei 2015
pukul: 20:50:55

Selamat atas wisuda Doktor Di UGM yg dibimbing Prof Djoko Marsono kpd: Dr Dwi Hastuti Dr Agus Budi Santoso Dr Gerson Njurumana Dr Ai Yuniarsih


Dikirim oleh: Darman,
tanggal : 17 Oktober 2009
pukul: 03:25:01

Hai Teman-2 MKSDAL marilah kita mulai dari diri kita untuk memulai pola hidup sesuai dengan kaidah alam, agar jiwa dan lingkungan kita tetap sehat, dan alam tidak murka



Ditulis oleh: Djoko Marsono Fakultas Kehutanan UGM, tanggal Publikasi: 01 Juni 2015 / 04:03 WIB

PENINGKATAN KUALITAS KELOLA LINGKUNGAN DALAM SISTEM SILVIKULTUR HUTAN TANAMAN

Makalah disampaikan pada Diskusi Pakar Hutan Tanaman yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan UGM, 28 September 2010 di Yogyakarta

PENINGKATAN KUALITAS KELOLA LINGKUNGAN DALAM SISTEM SILVIKULTUR
HUTAN TANAMAN*)



Oleh:

Djoko Marsono

Fakultas Kehutanan UGM

 


 

 

PENDAHULUAN

 

Sejak dirasakan adanya penurunan terus menerus produksi dan produktivitas hutan alam pada akhir dasawarsa 80 an, telah dipikirkan untuk dilakukan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) yang bertujuan untuk: (1) menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa, (2) meningkatkan produktivitas hutan dan kualitas lingkungan hidup, dan (3)  memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Maksud baik ini didukung oleh pemikiran bahwa Indonesia berada dalam iklim tropis yang sangat mendukung untuk pertumbuhan banyak jenis pohon terutama jenis komersial. Atas dasar ini maka kemudian dikembangkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), dengan monokultur yang sebagai andalannya. Dalam perkembangannya untuk lebih mengikuti tuntutan pasar sistem ini dilengkapi dengan tindakan yang lebih intensif dengan harapan produksi dan keuntungan (devisa) yang diperoleh akan semakin besar. Cara ini secara yuridis memang tidak salah, mengingat dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 6 disebutkan bahwa hutan produksi adalah hutan yang tujuan utamanya adalah untuk produksi hasil hutan tanpa disebutkan kepentingan dan jangka waktunya.

Namun demikian perjalanan HTI tidak semulus harapan sebelumnya, karena banyak kelemahan terutama kelemahan ekologis yang pada saatnya berimbas pada aspek ekonomis. Dengan semangat dan keinginan untuk peningkatan produksi dan keuntungan, banyak pertimbangan ekologis yang dilupakan meskipun dalam aturan perundangan telah dikatakan bahwa hutan adalah ekosistem sumberdaya alam seperti yang tercantum pada UU No 41 tahun 1999 dan UU No 5 tahun 1990. Jika hutan memang diakui sebagai ekosistem mestinya diakui pula bahwa hutan mempunyai kaidah, perilaku dan karakteristik yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaannya, atau kaidah ini diganti dengan subsidi biaya yang harus diberikan kepada hutan yang dimaksud. Apabila salah satu dari kedua alternatif ini tidak dilakukan maka akan timbul kerusakan ekologis yang berupa penurunan produktivitas dan jasa lingkungan lainnya. Penurunan kualitas ekologis yang dimaksud telah disebutkan oleh Marsono (2008) yang antara lain adalah:

 

(1)   Bencana dan kerusakan lingkungan yang berupa banjir, tanah longsor di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, penyusutan debit air sungai, penurunan kualitas badan air, dan lain-lainnya hampir di seluruh pelosok tanah air. Oleh karena itu bisa dimengerti jika tuntutan jasa lingkungan baik dari dalam maupun luar negeri terhadap pengelolaan hutan dan lahan semakin besar.

(2)   Cakupan kegiatan kehutanan tanpa banyak disadari dilakukan di hampir seluruh wilayah negara (di kawasan hutan oleh pengelola hutan dan di luar kawasan hutan oleh BP DAS), sehingga kerusakan lingkungan ini juga ikut menuntut pertanggungan jawab moral bidang tugas kehutanan. Oleh karena itu tidak mustahil jika kerusakan lingkungan ini banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak karena banyak pihak  yang bersinggungan dengan masalah ini.

(3)   Hasil hutan utama yang berupa kayu baik yang berasal dari hutan alam maupun hutan tanaman yang dulu pernah menjadi pemasok devisa yang cukup besar telah mengalami penurunan produktivitas yang sangat tajam, walaupun sustained yield dan maximum yield masih tetap menjadi pegangan para rimbawan. Di berbagai kawasan hutan tanaman telah dijumpai penurunan kualitas tempat tumbuh, yang berakibat penurunan produksi dan jasa lingkungan. Sementara itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bidang Perbaikan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup sebenarnya telah mempunyai sasaran konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di DAS prioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya, seperti terlindunginya kawasan konservasi dan kawasan lindung dari kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali dan eksploitatif.

Atas dasar ini maka sudah saatnya pengelolaan lingkungan ditata kembali apalagi bila diingat secara yuridis dalam UU No 5 tahun 1990 pasal 3 bahwa konservasi bertujuan untuk terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta keseimbangan ekosistem. Hutan produki sebagai salah satu pemanfaatan sumberdaya alam sudah semestinya perlu dijaga kelestarian dan keseimbangannya.

             

 

KERAGAMAN DAN PENDEKATAN EKOSISTEM HUTAN

 

            Jika pendekatan ekosistem terhadap hutan telah dapat diterima sesuai dengan aturan perundangan yang ada (UU No 41 tahun 1999 dan UU No 5 tahun 1990), maka hutan produksi di Indonesia diakui sebagai ekosistem hutan tropika yang terdiri dari berbagai tipe hutan yang merupakan resultante dari banyak faktor lingkungan baik tanah, iklim, topografi, serta keaneka ragaman hayati setempat. Pada setiap tipe hutan yang terbentuk akan melekat seluruh atribut baik struktural maupun fungsionalnya, sehingga terbentuk pula karakteristik dan atau perilakunya masing-masing. Dengan mendasarkan pada kaidah ini dalam pengelolaan hutan maka produk hutan akan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik hutan produksinya.

            Ragam ekosistem hutan di Indonesia sangat tinggi baik dalam sebaran horizontal (dari garis katulistiwa ke garis lintang utara maupun selatan) maupun vertikal (ketinggian tempat mulai dari dataran pantai sampai gunung yang tinggi) yang diikuti ragam jenis yang tinggi pula. Untuk memudahkan pemahamannya, Marsono (2004) mencoba membuat klasifikasi berdasarkan kondisi ekologisnya dengan membagi hutan produksi menjadi 2 kelompok besar yaitu kelompok zonal dan azonal. Kelompok zonal merupakan kelompok ekosistem yang sangat tergantung  pada intensitas curah hujan sehingga atas dasar faktor ini pula dapat dibedakan menjadi tipe hutan tropika humida, tropika musim, savana dan lain-lain. Kelompok ini masih dapat dibedakan (diklasifikasi) lagi berdasarkan faktor lain seperti tinggi tempat, jenis tanah, topografi dan sebagainya. Hutan produksi sebagian besar (lebih dari 80%) termasuk dalam tipe ekosistem hutan tropika humida (basah) dan tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua Barat, sedangkan sisanya termasuk dalam tipe ekosistem hutan tropika musim dan tersebar di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu kelompok azonal keberadaannya sangat ditentukan oleh habitat aslinya dan hampir tidak terpengaruh oleh curah hujan, antara lain adalah ekosistem hutan mangrove, pantai, gambut, kerangas, terumbu karang, black water ecosystem dan sebagainya.

            Sementara itu HTI sebagian besar berada di kelompok tipe hutan hujan tropika basah (kecuali yang berada di Jawa dan dan NTT) dengan segala konsekuensi karakteristik yang melekat padanya. Kesalahan dalam memahami karakteristik ini akan membawa konsekuensi besar dalam pelestarian ekosistem hutan yang dimaksud. Hutan tropika basah dicirikan dengan lahan yang miskin hara, keasaman tinggi, curah hujan tinggi dan lain sebagainya (sering disebut sebagai fragile ecosystem) berubah menjadi habitat yang ideal bagi tropika humida yang mempunyai struktur (susunan) tertentu, setidaknya digambarkan pada kondisi aslinya. Namun dengan berubahnya struktur secara drastis akibat tebangan, penanaman atau metode silvikultur yang lain berubah pula atribut fungsionalnya sampai pada kemundurannya. Apalagi variasi berbagai faktor lingkungan biofisik yang tinggi, maka keseragaman metode pengelolaan sangat tidak kondusif bagi pertumbuhan dan pelestarian hutan. Yang jelas hutan tanaman yang ada saat ini tidak mampu memiliki daya adaptasi yang kuat seperti pada hutan alam. Mekanisme adaptasi dalam hutan alam lewat keseimbangan (homeostasis) antara vegetasi hutan dan lingkungannya tidak ada dalam HTI. Oleh karena itu keterlanjutan HTI di hutan tropika basah akan lemah, dan sistem silvikultur yang ada belum memiliki komponen teknologi yang bisa mengganti daya adaptasi hutan alam dalam mengembangkan HTI.

            Secara parsial Notohadiningrat (2006) memerinci kendala yang ada pada komponen tanah ekosistem hutan tropika basah yang sangat berbeda dengan di Jawa yang sering dianalogikan sebagai pioner hutan tanaman yang baik:

 

1.      pH rendah yang berkaitan dengan kejenuhan basa rendah yang menghambat penyerapan hara tanaman

2.      Kejenuhan Al tinggi, Kadar Fe dan Mn aktif tinggi yang bisa menyebabkan keracunan atas tanaman, gangguan penyerapan hara dan pengurangan kadar fosfat tersedia.

3.      Lempung beraktivitas rendah (low activity clay) yang menyebabkan daya simpan air dan hara rendah serta efisiensi serapan hara rendah, dengan VCC (variable charge clay) bergantung pada pH, yaitu semakin rendah pH aktivitas lempung semakin rendah

4.      Kadar bahan organik tanah rendah sekali dan inipun berada di lapisan tanah atas (top soil) yang tipis, dengan sendirinya kadar N menjadi rendah, demikian pula kadar S dan P juga rendah dan terbatas pada lapisan atas yang tipis tersebut.

5.      Sering kedalaman efektif tanah (soil depth) terbatas karena perkembangan horizon argilik yang tegas dan dangkal sehingga volum tanah yang terangkum perakaran tanaman terbatas dan akar dipaksa tumbuh menyamping di lapisan tanah atas sehingga lebih rentan pada kekeringan

6.      Derajat agregasi tanah rendah dan kemantapan agregat lemah sehingga tanah rentan terhadap erosi dan pamampatan

7.      Jika pembibitan HTI menggunakan gambut, penambangan gambut secara meluas akan menurunkan kapasitas menambat (retain) air yang mengganggu stabilitas siklus hidrologi.

Tanpa disadari HTI akan menghadapi permasalahan seperti ini. Jika semula HTI diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah produksi, pelestarian produksi dan pelestarian lingkungan maka diperlukan pemikiran yang utuh agar tujuannya dapat tercapai dan justru tidak menjadi bumerang yang merugikan.

 
 

PERSPEKTIF LINGKUNGAN DALAM SISTEM SILVIKULTUR HTI

            Pelaksanan pembangunan HTI dewasa ini tampak lebih sebagai aktivitas bisnis yang mencerminkan tuntutan produksi dan produktivitas sebagai perwujudan kendali ekonomi. Kondisi semacam ini memang harus diperbaiki jika kualitas lingkungan mau ditingkatkan. Perwujudan aktivitas bisnis yang hakekatnya denganbentuk menyerupai hutan ini ditandai dengan adanya kecenderungan penyederhanaan sistem hutan alam sebagai berikut:

  1. Penyederhanaan jenis, bahkan menuju monokultur
  2. Penyederhanaan struktur, stratifikasi tajuk (tajuk bertingkat) dan keaneragaman jenis
  3. Penyederhanaan genetis
  4. Penyederhanaan decomposer, sehingga menghilangkan ciri khas closed nutrient cycling pada hutan alam
  5. Penyederhanaan sistem homeostasis, dengan lebih mengutamakan chemical stabilizing factor yang tidak utuh dan justru menghilangkan natural stabilizing factor.
Berdasarkan kenyataan ini sebenarnya tidak terlalu salah apabila HTI dikatakan telah kehilangan jati dirinya sebagai hutan (walau disebut sebagai hutan), dan lebih bernuansa sebagai kebun kayu. Yang disederhanakan itu sebenarnya adalah mekanisme internal hutan alam untuk mempertahankan eksistensinya. Di sisi lain juga tampak bahwa para penentu kebijakan terkesan ragu dalam menentukan sikap (ambivalen) yaitu akan bertindak sebagai hutan,  kebun kayu atau berada diantara keduanya. Jika HTI dikelola sebagai hutan, maka HTI mestinya mampu bersifat homeostasis sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Namun jika dikelola sebagai kebun kayu maka dalam sistem silvikultur perlu ditambahkan masukan energi dan teknologi (konsekuensi biaya) untuk mengatasi kelemahan hutan tanaman. Pada saat hutan tanaman masih melibatkan kayu yang berumur panjang seperti jati dan inipun terletak di kawasan tanah yang relatif subur (ekosistem tropika musim) memang masalah ini terasa belum mendesak, dan bahkan pernah disampaikan para ahli bahwa hutan jati sebagai contoh pengelolaan hutan tanaman yang mapan dan berhasil. Namun ternyata dengan berjalannya waktu hutan jatipun tidak mampu menahan penurunan produktivitas, degradasi dan kerusakan lingkungan yang lain.

Contoh kasus tersebut telah dilaporkan oleh Marsono (2002, dan 2008) bahwa selama pengelolaan hutan jati di Jawa telah terjadi penurunan produktivitas ekonomis. Berdasarkan statistik Perhutani antara tahun 1990 - 1995, produktivitas hutan jati di Jawa adalah 1,298 m3/ha/tahun. Produktivitas jati menurut laporan Wolf von Wulfing sebelum 1900 an adalah sebesar 4 - 6 m3/ha/tahun maka telah terjadi penurunan produktivitas sebesar 67,5 - 78,4 %, selama kurun waktu pengelolaannya, suatu fenomena yang cukup fantastis. Gambaran ini terjadi juga di Jawa Tengah (Perum Perhutani Unit I) dan Jawa Timur (Perum Perhutani Unit II), yaitu dengan angka 1,438 m3/ha/tahun atau penurunan 64,05 % - 76,03 % dan 0,61 m3/ha/tahun atau 84,75 - 89,83%. Beberapa contoh kasus mundurnya hutan tanaman yang kurang memperhatikan aspek ekosistem antara lain penurunan produktivitas, penurunan bonita pada areal tertentu dan sebagainya. Dalam konteks ekologis, di penanaman hutan monokultur (Leucaena leucocephala) di Philipina pada kelerengan 36 - 50 % terjadi kebocoran fosfat pada neraca hara yang dibuatnya sebesar 56,76 kg/ha/th, sementara pada grassland area dengan kelerengan yang sama diperoleh saldo sebesar 35,43 kg/ha/th. Gambaran ini menunjukkan terfragmentasinya ekosistem akan berakibat menurunnya produktivitas jangka panjang dan terjadi eutrofikasi / pendangkalan jika lahan di bawahnya terdapat waduk atau badan sungai. Keadaan yang hampir sama dilaporkan dari India berasal dari hutan tanaman cepat tumbuh dan eksot (Eucalyptussp. dan pinus) yang ditanam monokultur, menjadi bencana besar bagi pelestarian lingkungan. Bencana kekurangan air terjadi karena konsumsi air sangat tinggi untuk pertumbuhan (1,41 dan 8,87 mm per gram biomasa kering untuk eucalyptus dan pinus) dan kemunduran kualitas tempat tumbuh (Shiva & Bandyopadhyay, 1983). Kemudian tahun 1985 FAO (Food and AgricultureOrganization of the United Nations) juga melaporkan kondisi serupa di banyak negara seperti Brazil, Australia, Malawi dan Afrika Selatan (Poore & Fries, 1985).

 

 

Penyempurnaan Aturan Perundangan

            Penyempurnaan sistem silvikultur HTI akan kembali pada sikap penentu kebijakan HTI, yaitu akan menuju pada penerapan kaidah HTI sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, HTI sebagai budidaya kebun atau diantara keduanya. Namun demikian terlepas pilihan apapun, hal yang terlebih dulu harus dibenahi adalah aturan perundangan dalam memandang hutan itu agar tidak tampak dualismenya. Sebagai contoh yang perlu diperbaiki adalah:

  1. Dalam UU No 41 tahun 1999 pasal 6 disebutkan bahwa hutan produksi mempunyai tujuan utama untuk produksi hasil hutan. Tujuan ini tidak menempatkan perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagai tujuan utama, walaupun pada pasal 1 dikatakan bahwa hutan adalah ekosistem. Sebagai sumber aturan hukum, Undang-undang ini implikasinya sangat luas pada aturan di bawahnya. Setidaknya aturan hukum ini tidak memberi semangat hutan produksi termasuk HTI untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan atau perlindungan sistem penyangga kehidupan
  2. Hutan produksi termasuk HTI pada hakekatnya adalah pemanfaatan ekosistem sumberdaya alam hayati dalam satuan ekosistem (bukan jenis) yang mestinya menurut UU No 5 tahun 1990 perlu dilakukan konservasi dan menjaga keseimbangan ekosistemnya (pasal 3). Namun dalam aturan perundangan di bawahnya yang dilakukan hanya pada kawasan perlindungan setempat.
  3. Perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam perundangan tersebut hanya diletakkan pada kawasan hutan lindung. Sementara itu dalam praktek hutan lindung tidak dikelola dengan memadai baik lokasi, sebaran, kelembagaan maupun teknis pengelolaannya.
  4. Perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan secara komprehensif terpadu dengan perencanaan HTI, termasuk pengkajian perlu atau tidaknya dilakukan High Conservation Value (HCV). Bentuk pengaturan ini hendaknya masuk dalam paket pedoman perencanaan HTI yang dibakukan termasuk sudah barang tentu kelembagaannya.
 

Penyempurnaan Sistem Silvikultur HTI

  1. Penyempunaan sistem silvikultur HTI yang berbasis ekosistem hutan Penyempunaan sistem silvikultur HTI yang berbasis ekosistem hutan (perlindungan sistem penyangga kehidupan mestinya akan membawa konsekuensi penerapan HTI yang bercirikan hutan, seperti pengaturan komposisi jenis agar tidak monokultur, pengaturan struktur, mempertahankan closed nutrent cycling (CNC) dan mempertahankan natural stabilizing factor. Kombinasi antar aspek ini menjadi berbeda dengan tipe dan kondisi hutan yang berbeda. CNC inilah sebenarnya merupakan unsur penting dalam membedakan antara hutan dan bukan hutan disamping sudah barang tentu jenisnya. Dengan CNC yang baik berarti hutan akan terjaga siklus hidrologisnya, kesuburannya dan tehindar dari degradasi. Ketakutan para pelaku HTI akan penurunan produksi tidak perlu terjadi karena sistem ini juga masih memungkinkan menggunakan jenis unggul, akan tetapi yang ditanam dalam basis ekosistem. Sistem ini memang agak rumit dan menyisakan pekerjaan rumah yang banyak bagi rimbawan. Dalam kaitan ini Marsono (2004 a) pernah mengusulkan adanya ekosistem unggul yaitu upaya untuk mengembangkan HTI dengan peningkatan produktivitas sekaligus pelestarian jasa lingkungan. Di Puslibang dan Badan Penelitian Kehutanan Kementerian Kehutanan sendiri sampai saat ini belum ada yang mempertimbangkan perlunya ekosistem unggul sebagai kajian kehutanan. Sampai saat ini baru dikembangkan pengembangan jenis unggul (tree improvement), namun dilupakan perlunya ecosystem improvement. Sudah saatnya disadari bahwa tanaman pohon secara individual akan sangat berbeda dampak lingkungannya terhadap lingkungan. Dengan bentuk semacam ini maka harapan untuk mendapatkan HTI yang produktif dan memberikan jasa lingkungan akan dapat dicapai.
  2. Penyempurnaan sistem silvikultur berbasis kebun kayuPenyempurnaan sistem silvikultur berbasis kebun kayu berarti budidaya kayu yang mirip budidaya perkebunan yang lain seperti kopi, coklat, karet dsb. Oleh karena itu pengelolaannyapun mestinya dengan mekanisme yang sama yaitu berbasis pada aspek pengelolaan tanah/lahan yang kuat disamping aspek tanamannya. Bahkan sudah dapat dipastikan bahwa aspek pengelolaan tanah/lahan harus lebih kuat karena melibatkan kawasan yang jauh lebih luas dan memerlukan tebang habis pada akhir rotasi. Pentingnya aspek pengelolaan tanah dan atau lahan ini diperlukan untuk melengkapi sistem silvikultur yang ada antara lain yaitu:

a. Konservasi tanah dan air, baik secara vegetatif maupun teknis. Perlakuan ini sangat tergantung kondisi tanah dan kelerengannya. Semakin tinggi kelerengan dan semakin erosif tanah maka intensitas konservasi tanah dan air semakin tinggi. Yang penting dilakukan adalah agar erosi dapat ditekan serendah mungkin.

b.  Perlindungan permukaan tanah sewaktu pelaksanaan tebang habis. Penanaman tanaman penutup tanah sangat penting dilakukan sebelum atau pada saat tebang habis dilakukan. Sudah barang tentu yang dipentingkan adalah penutupan lahannya untuk mengatasi splash erosion dan mambantu nutrient cycling.

c. Kesuburan tanah dipertahankan melalui:

(1). Pemupukan dengan pupuk organik, untuk mengatasi gangguan fosfat yang tidak tersedia karena pH rendah, meningkatkan kapasitas pertukaran kation dan meningkatkan kapasitas simpan air sehingga pertumbuhan flora dan fauna semakin baik dan membantu proses dekomposisi seresah.

(2). Penanaman tumbuhan penutup tanah diupayakan jenis yang bisa mengikat nitrogen di udara

(3). Penggunaan jenis yang bersimbiose dengan bakteri atau dengan jamut yang membentuk mikoriza

(4). Jika dimungkinkan penggunaan sistem lorong dengan mempertahankan larikan dengan  vegetasi alami yang berselang seling dengan larikan tanaman utama.

(5). Terus menerus secara periodik dilakukan pemantauan dampak lingkungan berdasarkan kinerja pengelolaan HTI terhadap lingkungan. Ke depan pengelolaan lingkungan bukan didasarkan pada SOP (standard operating procedure) tetapi diharapkan lebih pada kinerja (outcome)

(6). Diperlukan perencanaan kelola lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan HTI secara komprehensif. Perencanaan ini dilakukan dengan memadai dan dipertanggungjawabkan dalam pemantauan lingkungan secara periodik.

 
3. Penyempurnaan sistem silvikultur berbasis diantara keduanya. Pelaksanaan penyempurnaan sistem silvikultur berbasis alternatif diantara kedua cara ini sudah barang tentu melaksanakan diantara keduanya. Sebenarnya yang penting adalah hasil pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan berbasiskan kinerjanya.

        

KESIMPULAN

            Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tentang pelaksanan sistem silvikultur HTI dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Hutan Tanaman yang dikelola secara monokultur termasuk didalamnya HTI belum berbasis ekosistem hutan dan perlindungan sistem penyangga kehidupan
  2. Secara umum hutan tanaman monokultur memberikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan seperti penurunan produktivitas, degradasi lahan, erosi, banjir dan sebagainya, walaupun memberikan produksi tinggi setidaknya dalam jangka pendek.
  3. Pendekatan pengelolaan hutan berbasis ekosistem menuntut dipertimbangkan adanya ragam dan kondisi hutan yang ada sehingga dihindari cara pengelolaan yang seragam
  4. HTI yang dikembangkan di Indonesia pada umumnya tidak mencerminkan karakteristik hutan, namun lebih berorientasi pada budidaya tanaman keras (kebun).
  5. Penyempurnaan sistem pengelolaan hutan produksi secara umumdan HTI secara khusus mestinya dimulai dengan aturan perundangan yang tidak ambivalen terhadap pelestarian lingkungan.
  6. Penyempunaan sistem silvikultur HTI dalam perspektif lingkungan dapat dilakukan dengan pandangan atau sikap terhadap HTI sebagai ekosistem hutan atau HTI budidaya kebun. Keduanya perlu disiapkan dengan cara yang berbeda
  7. Penyelenggaraan HTI berbasis ekosistem dimungkinkan untuk menggunakan jenis unggul namun ditanam dalam basis ekosistem
  8. Perlu diusulkan untuk mengembangkan penelitian Ekosistem Unggul (ecosystem improvement) disamping Jenis Unggul (tree improvement) untuk mendapatkan peningkatan produktivitas dan pelestarian jasa lingkungan.
  9. Diperlukan perencanaan kelola dan pemantauan lingkungan yang komprehensif bersama dengan perencanaan HTI dan dipertanggungjawabkan kinerjanya pada pemantauan lingkungan yang dilakukan secara periodik.
 

 

DAFTAR PUSTAKA

 
Anonim, 2002. Informasi Umum Kehutanan. Diterbitkan oleh Departemen Kehutanan, Jakarta.

 

_______, 2002b. Status Lingkungan Hidup Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup., Jakarta.

Bruijnzeel, LA., (1983). Hydrological and Biogeochemical Aspects of Man-Made Forests in South-Central Java, Indonesia. Serayu Valley Project, Final ReportVolume 9, Nuffic - Gadjah Mada University.

 

Garcia, AS., 1981. Initial effect of clearcutting on surface runoff, sedimentation andnutrient losses in ipil-ipil (Leucaena leucocephala) plantation. Proceedings of Biotrop Symposium on Forest Regeneration in Southeast Asia, Biotrop Special Publication No. 13. Bogor, Indonesia.

 

Marsono, Djoko, 1997. Peningkatan Produktivitas dalam Pembangunan Hutan AlamBerkelanjutan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ekologi Hutan pada Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta 5 Juli 1997.

 

______________, 1999. Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Konservasi. Seminar Nasional tentang Paradigma Baru Manajemen Konservasi. Diselenggarakan Fakultas Kehutanan UGM bekerja sama dengan Consultative Group on Indonesian Forestry (CGIF), Yogyakarta 7 - 8 Oktober 1999.

 

______________& A. Sulthoni, 1999. Perspektif Ekosistem Pengelolaan Sumber DayaAlam dalam Rangka Otonomi Daerah. Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Rangka Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 21 September 1999.

 

______________, 2002. Perspektif Ekosistem Konservasi Hutan Produksi PT Perhutani. Makalah disampaikan pada Workshop Keharusan Konservasi dalam Peningkatan Produktivitas dan Pelestarian Hutan Produksi, kerjasama antara Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, 9 - 11 Agustus 2002

 

______________, 2004. Perspektif Konservasi dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan Guna Penyelamatan Produktivitas dan Lingkungan. Pidato Dies Fakultas Kehutanan UGM ke 41 tahun 2004, Bulaksumur, Yogyakarta

 

______________, 2004 a. Arah Dan Skenario Pengembangan Konservasi Sumberdaya Hutan. Disampaikan pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusat Rencana Kehutanan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan. 2004. Jakarta

 

______________, 2008. Keharusan Basis Ekosistem Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan. Pidato Dies Fakultas Kehutanan UGM ke 45 pada 7 Nopember 2008, Bulaksumur, Yogyakarta

 

Mawardi, I., 2004. Arah Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Masa Mendatang. Disampaikan pada Dies Natalis STTL YLH Yogyakarta ke XXI, 5 Juni 2004 di Yogyakarta

 

Notohadiningrat, T., 2006. Hutan Tanaman Industri Dalam Tataguna Sumberdaya Lahan. Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM

 

Odum, E P., 1983. Basic Ecology. Saunders College Publishing, Philadelphia, New York, Chicago, San Francisco.

 

Revilla, JAV & Agus Setyarso, 1992. Opportunities and Constraints in Attaining                                                                                                    Sustainable Forest Management. Proceeding of an International Symposium on Sustainable Forest Management, Faculty of Forestry, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia, September 21 - 24. 1992.

 

Sajise, PE., 1975. Man and his environment. Symposium on Human Ecology. Institute of Human Ecology, College, Laguna, The Philippine.

 

__________, 1977. The Tropical Rainforest. Hand Out, UPLB (tidak dipublikasikan).

 

__________,1978. Soil Conservation and Ecosystem Management. Paper presented during the National Seminar-Workshop on Soil Conservation, PCARR - FAO, Los Banos, Laguna, The Philippine.

 

Shiva, V & J Bandyopadhyay, 1983. Eucalyptus - a disastrous tree for India. The Ecologist 13 (5): 184 - 186.

 

Soemarwoto, O., (1987). Ekologi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

 

Suryohadikusumo, D., (1999). Pengalaman pengelolaan sumber daya hutan dalam rangkaotonomi daerah. Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Rangka Otonomi Daerah, Dies Natalis ke 50 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21 September 1999.

 

 


Komentar Pengunjung

Pengunjung :
Email :
Komentar :

Belum ada komentar!